Gelar Perkara Khusus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Akan Digelar Besok
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dijadwalkan akan menggelar perkara khusus terkait laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 December 2025. Gelar perkara ini diharapkan dapat membawa titik terang atas polemik yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.
Penasihat hukum Presiden Jokowi, Rivai Kusumanegara, menegaskan kesiapan pihaknya untuk hadir dan mengikuti seluruh proses gelar perkara tersebut. Rivai menyatakan optimisme bahwa forum ini akan menjadi wadah yang transparan untuk mengklarifikasi setiap tudingan yang dilayangkan.
Latar Belakang dan Kronologi Kasus
Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi mencuat setelah laporan dilayangkan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono ke Bareskrim Polri. Bambang menuding bahwa ijazah sarjana milik Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu. Laporan ini sontak menarik perhatian publik mengingat posisi Jokowi sebagai kepala negara.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak UGM, melalui Rektorat, telah beberapa kali memberikan klarifikasi resmi. UGM secara tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan angkatan tahun 1980 dan telah lulus pada tahun 1985 dengan ijazah yang sah. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Supadmo Arif, juga telah membenarkan bahwa Jokowi adalah mahasiswa dan lulusan resmi UGM. Klarifikasi ini diperkuat dengan bukti-bukti dokumen akademik yang tersimpan di arsip universitas.
Meskipun UGM telah mengeluarkan pernyataan resmi, laporan Bambang Tri Mulyono tetap diproses oleh kepolisian sesuai prosedur hukum. Proses penyelidikan yang panjang kemudian mengarah pada keputusan untuk mengadakan gelar perkara khusus, sebuah mekanisme untuk meninjau kembali bukti dan fakta yang ada sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya.
Harapan dan Implikasi Gelar Perkara
Gelar perkara khusus ini diharapkan menjadi momentum krusial untuk menuntaskan keraguan publik. Penasihat hukum Presiden Jokowi, Rivai Kusumanegara, menekankan pentingnya kejujuran dan objektivitas dalam setiap tahapan.
“Kami berharap gelar perkara khusus ini dapat menjadi forum yang transparan dan akuntabel untuk mengklarifikasi seluruh persoalan yang dipermasalahkan. Penting bagi kami agar kebenaran dapat terungkap sepenuhnya dan segala tudingan yang tidak berdasar dapat terbantahkan secara hukum,” ujar Rivai Kusumanegara.
Partisipasi berbagai pihak, termasuk pelapor, terlapor (melalui kuasa hukum), penyidik, dan pengawas internal Polri, diharapkan akan membuat proses ini komprehensif. Hasil dari gelar perkara ini akan sangat menentukan kelanjutan kasus. Jika terbukti tidak ada unsur pidana, laporan bisa saja dihentikan. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, maka proses penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kasus ini memiliki implikasi besar tidak hanya bagi reputasi pribadi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat luas menanti dengan seksama hasil dari gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan besok.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
