Ahok Usul Voucher Digital: Terobosan Transportasi dan Bansos Jakarta
Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, kembali menyuarakan gagasan inovatifnya terkait peningkatan efisiensi dan transparansi layanan publik di Ibu Kota. Kali ini, Ahok mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem voucher digital untuk sektor transportasi publik dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Usulan ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang digelar baru-baru ini, menyoroti potensi digitalisasi dalam mengatasi berbagai persoalan urban.
Revitalisasi Sistem Tiket Transportasi
Dalam pandangannya, sistem tiket konvensional yang saat ini berlaku di berbagai moda transportasi publik di Jakarta memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pengumpulan data dan integrasi antarjaringan. Ahok percaya bahwa adopsi voucher digital dapat menjadi solusi revolusioner untuk masalah ini. Dengan voucher digital, setiap transaksi dapat tercatat secara akurat, memungkinkan Pemprov DKI untuk memiliki data real-time mengenai pola mobilitas warga.
Dengan voucher digital, kita bisa melihat dengan jelas rute mana yang paling padat, jam berapa puncak penggunaan transportasi, dan bagaimana mobilitas warga Jakarta sesungguhnya, ujar Ahok. Data ini, menurutnya, sangat krusial untuk perencanaan transportasi yang lebih baik, mulai dari penambahan armada, penyesuaian jadwal, hingga pengembangan rute baru. Selain itu, sistem ini juga berpotensi untuk memfasilitasi integrasi pembayaran antarmoda, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT, menjadi lebih mulus dan praktis bagi pengguna.
Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial
Tak hanya untuk transportasi, Ahok juga menyarankan penerapan voucher digital untuk penyaluran bansos. Isu transparansi dan tepat sasaran dalam distribusi bansos kerap menjadi sorotan. Dengan sistem voucher digital, Ahok optimis bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu dapat dilakukan dengan lebih akuntabel dan minim kebocoran. Voucher ini dapat disalurkan langsung ke penerima melalui perangkat digital atau kartu khusus yang terintegrasi, yang kemudian dapat ditukarkan dengan kebutuhan pokok atau layanan tertentu.
Sistem bansos yang sekarang kadang masih menimbulkan masalah, ada yang tidak tepat sasaran, ada yang bocor. Kalau pakai voucher digital, semua data penerima sudah terekam dan bantuan langsung masuk ke akun mereka. Ini mengurangi potensi penyelewengan dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak, jelas Ahok.
Dengan sistem ini, data akan lebih akurat, penyaluran tepat sasaran, dan kita bisa memantau efektivitas program secara real-time. Ini adalah langkah maju untuk Jakarta yang lebih modern dan transparan, apalagi di era digital saat ini. Kita tidak bisa lagi hanya berpikir konvensional, kata Basuki Tjahaja Purnama dalam kesempatan tersebut.
Usulan Ahok ini datang di tengah dorongan kuat pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat transformasi digital di segala lini pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, menekan potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Meskipun memiliki potensi besar, implementasi sistem voucher digital ini tentu memerlukan kajian mendalam. Tantangan seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi digital masyarakat, serta keamanan data perlu menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta. Namun, gagasan ini diharapkan dapat menjadi pemicu diskusi lebih lanjut tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan kota Jakarta di masa depan, seiring dengan dinamika perkembangan zaman pada 21 August 2025.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
