Demo Buruh di DPR Berakhir Ricuh, Tuntut Kenaikan Upah dan Revisi UU Ciptaker

Jakarta, 28 August 2025 – Ribuan buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025, berakhir ricuh. Kericuhan pecah setelah massa mencoba menerobos barikade kawat berduri dan berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian. Aksi ini menuntut kenaikan upah minimum, pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), dan perbaikan kondisi kerja.

Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk membubarkan massa yang semakin beringas. Akibat insiden ini, puluhan orang dilaporkan terluka, baik dari pihak demonstran maupun petugas keamanan. Arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto sempat lumpuh total selama beberapa jam, menyebabkan kemacetan parah hingga malam hari.

Kronologi Kericuhan dan Tuntutan Buruh

Aksi demonstrasi besar-besaran yang digagas oleh sejumlah konfederasi serikat buruh ini dimulai sejak pagi hari, dengan perkiraan jumlah massa mencapai lebih dari 15.000 orang dari berbagai wilayah industri. Sejak pukul 10.00 WIB, massa sudah memadati area di depan gerbang utama Gedung DPR. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta menyuarakan orasi melalui mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Pada awalnya, demonstrasi berjalan damai dan tertib. Orasi-orasi fokus pada isu kesejahteraan buruh dan dampak negatif UU Cipta Kerja terhadap pekerja. Namun, menjelang sore, suasana mulai memanas. Sekitar pukul 14.30 WIB, beberapa kelompok massa di barisan depan mulai bergerak maju, berusaha merobohkan pagar kawat berduri yang telah dipasang aparat kepolisian sebagai pengamanan lapis pertama. Negosiasi antara koordinator lapangan dengan kepolisian gagal mencapai kesepakatan, memicu ketegangan yang meningkat drastis.

Kericuhan pecah sekitar pukul 15.00 WIB ketika beberapa oknum demonstran melemparkan botol air mineral, bambu, dan batu ke arah petugas keamanan. Respon cepat dari aparat dengan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon justru memicu amarah massa lebih lanjut. Bentrokan fisik tak terhindarkan, menyebabkan sejumlah fasilitas umum seperti rambu lalu lintas dan halte bus rusak. Data sementara menyebutkan 35 orang terluka ringan hingga sedang, termasuk 10 personel kepolisian yang mengalami cedera akibat lemparan benda tumpul dan benturan.

Juru bicara salah satu aliansi buruh, Bapak Suryo Wicaksono, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 15% serta revisi total terhadap klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja dan memudahkan pemutusan hubungan kerja. “Kami menuntut keadilan! Upah layak adalah hak dasar, dan UU Cipta Kerja telah merampas hak-hak kami sebagai pekerja, membuka celah eksploitasi dan melemahkan posisi tawar buruh,” ujar Suryo dalam orasinya sebelum kericuhan mereda.

Tanggapan Pihak Berwenang dan Seruan Kedamaian

Menanggapi kericuhan ini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Arya Putra, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya persuasif semaksimal mungkin dengan melakukan imbauan berulang kali sebelum mengambil tindakan tegas untuk membubarkan massa.

“Kami sudah mengimbau agar aksi dilakukan secara damai dan tidak anarkis sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, ada provokasi dari oknum-oknum tertentu yang menyebabkan situasi tidak terkendali dan berujung pada perusakan. Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan dan perusakan fasilitas umum. Hingga Kamis malam, beberapa orang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengidentifikasi provokator,” jelas Kombes Arya Putra dalam konferensi pers yang diadakan tak jauh dari lokasi kejadian.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Ibu Ayu Lestari, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan kembali ke jalur dialog. “DPR akan selalu membuka pintu bagi aspirasi masyarakat, termasuk para buruh. Namun, kekerasan bukanlah solusi. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan serikat buruh untuk membahas tuntutan mereka secara komprehensif dan mencari jalan tengah terbaik,” kata Ibu Ayu. Ia juga mengecam keras aksi anarkisme yang mencoreng citra demokrasi dan merugikan kepentingan publik.

Pasca kericuhan, kondisi di sekitar Gedung DPR berangsur kondusif pada Kamis malam, dengan personel keamanan masih berjaga. Namun, sampah sisa-sisa aksi dan beberapa kerusakan fasilitas umum masih terlihat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga menyatakan akan mengevaluasi kembali masukan dari serikat buruh terkait kesejahteraan pekerja, seraya mengutuk segala bentuk kekerasan dalam penyampaian pendapat dan meminta semua pihak menjaga ketertiban umum.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda