Golkar Desak Penghentian Otomatis Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Nonaktif

JAKARTA – Polemik mengenai status dan hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinonaktifkan kembali mencuat ke publik. Partai Golkar, melalui Ketua Fraksi DPR RI Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa anggota dewan yang berstatus nonaktif seharusnya secara otomatis tidak lagi menerima gaji dan tunjangan dari negara.

Pernyataan Sarmuji ini datang sebagai respons terhadap sorotan masyarakat dan media mengenai sejumlah anggota DPR yang, meski telah dinonaktifkan oleh partai politiknya karena berbagai alasan, masih tetap menikmati fasilitas dan remunerasi penuh dari anggaran negara. Isu ini telah lama menjadi perdebatan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Menurut Sarmuji, prinsip keadilan dan efisiensi anggaran negara mestinya diterapkan secara tegas. “Kami memandang bahwa jika seorang anggota DPR telah dinonaktifkan, entah itu karena alasan hukum maupun keputusan partai, hak-hak keuangan seperti gaji dan tunjangan harus otomatis berhenti. Ini adalah prinsip dasar keadilan dan penggunaan anggaran negara yang efektif,” ujar Sarmuji di Jakarta, 03 September 2025.

Latar Belakang dan Polemik Anggota DPR Nonaktif

Kontroversi mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif bukan kali pertama terjadi. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan adanya anggota dewan yang terseret masalah hukum, menjalani proses peradilan, atau diberhentikan sementara oleh partai pengusungnya, namun hak-hak keuangan mereka tetap berjalan hingga keputusan hukum inkrah atau status keanggotaan mereka dicabut secara resmi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat terkait efektivitas dan kepatutan. Anggota DPR yang nonaktif, secara substansi, tidak menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran yang menjadi tugas pokok mereka. Namun, mereka masih membebani keuangan negara dengan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, serta berbagai fasilitas lainnya.

Sarmuji menjelaskan bahwa penghentian otomatis hak-hak ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dialokasikan untuk kepentingan yang benar-benar produktif. “Tidak sepatutnya negara menanggung beban gaji dan tunjangan bagi individu yang tidak lagi menjalankan tugas konstitusionalnya. Ini merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan publik,” tambahnya.

Jika seorang anggota DPR telah dinonaktifkan, entah itu karena alasan hukum maupun keputusan partai, hak-hak keuangan seperti gaji dan tunjangan harus otomatis berhenti. Ini adalah prinsip dasar keadilan dan penggunaan anggaran negara yang efektif.

— Muhammad Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

Desakan Fraksi Golkar dan Harapan Perubahan Regulasi

Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya tinjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur hak dan kewajiban anggota DPR, khususnya terkait status nonaktif. Saat ini, mekanisme penghentian gaji dan tunjangan seringkali menunggu proses administrasi yang panjang atau keputusan hukum yang final, padahal status nonaktif partai sudah jelas.

Sarmuji berharap agar sistem yang ada dapat diperbaiki sehingga penghentian hak keuangan anggota dewan yang nonaktif bisa berjalan secara cepat, transparan, dan otomatis. Ia mengisyaratkan bahwa Fraksi Golkar siap mendorong adanya perubahan regulasi atau penegasan aturan internal DPR agar polemik serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Perubahan ini, lanjutnya, tidak hanya akan menghemat anggaran negara tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa DPR serius dalam menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi kritik dan meningkatkan citra positif lembaga legislatif di mata rakyat Indonesia.

Isu ini kemungkinan akan menjadi salah satu agenda penting yang perlu diselesaikan oleh pimpinan DPR dan seluruh fraksi, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan periode ini dan menyambut periode selanjutnya, guna memastikan tata kelola yang lebih baik dan sesuai harapan masyarakat.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda