KPK Periksa Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Proyek Kereta Api

Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 August 2025, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kedatangan Sudewo di Gedung Merah Putih KPK menjadi sorotan awak media yang telah menunggunya untuk mengorek informasi lebih lanjut mengenai keterlibatannya dalam pusaran kasus korupsi di sektor infrastruktur ini.

Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi

Sudewo tiba di kantor KPK Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB, mengenakan kemeja batik, dan langsung menuju lobi Gedung Merah Putih tanpa memberikan banyak komentar kepada puluhan jurnalis yang berusaha mencecarnya dengan pertanyaan. Ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK selama beberapa jam, diperkirakan untuk mengklarifikasi sejumlah dokumen dan informasi yang relevan dengan penyelidikan. Seusai pemeriksaan, Sudewo kembali dihadapkan pada kerumunan wartawan yang menunggunya.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, secara terpisah mengonfirmasi bahwa status Sudewo dalam kasus ini adalah saksi. “Keterangan Bapak Sudewo dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara dugaan suap terkait proyek perkeretaapian. Setiap informasi yang relevan dari pihak-pihak terkait akan kami telusuri untuk memperjelas konstruksi hukum kasus ini,” ujar Ali Fikri, menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus korupsi di sektor strategis tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Saya datang memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Saya akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK,” ujar Sudewo singkat saat meninggalkan Gedung KPK, enggan merinci materi pemeriksaan dan langsung masuk ke mobilnya.

Latar Belakang Kasus Suap Proyek Perkeretaapian

Kasus yang menyeret nama Bupati Pati ini diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur kereta api di berbagai daerah, termasuk wilayah Jawa Tengah. KPK sebelumnya telah mengendus adanya dugaan mark-up anggaran, gratifikasi, serta penyerahan fee proyek kepada sejumlah pejabat negara dan pihak swasta. Beberapa pihak, baik dari Kementerian Perhubungan maupun kalangan kontraktor swasta, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka atau dimintai keterangan dalam rangkaian penyelidikan ini.

Penyidik KPK menduga terdapat aliran dana haram yang terkait dengan persetujuan atau pengerjaan proyek-proyek vital di sektor perkeretaapian. Keterangan dari Bupati Sudewo diharapkan dapat mengungkap peran atau informasi terkait perizinan, pembebasan lahan, atau aspek-aspek lain yang bersinggungan dengan kewenangannya sebagai kepala daerah, yang mungkin menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Proyek-proyek yang dimaksud dalam kasus ini memiliki nilai miliaran rupiah dan sangat krusial bagi konektivitas serta mobilitas masyarakat.

Investigasi KPK ini bertujuan untuk membongkar jaringan korupsi sistematis yang diduga terjadi di sektor transportasi, memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan. Proses penyelidikan masih terus berjalan, dengan kemungkinan pemanggilan saksi-saksi lain serta pengumpulan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda