Mendagri: Pemerintah Tegaskan Kehadiran Penuh Tangani Bencana di Sumatra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada 19 December 2025 menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian kejadian bencana alam, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi, yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh elemen pemerintahan.
Dalam sebuah kesempatan, Mendagri Tito menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan memastikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak. “Kehadiran pemerintah adalah sebuah keharusan, bukan pilihan, terutama saat warga kita menghadapi kesulitan akibat bencana,” ujarnya. Komitmen ini mencakup mobilisasi personel, logistik, dan anggaran untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif dan efisien ke titik-titik yang membutuhkan.
Fokus utama penanganan adalah pada kecepatan respons dan dampak langsung bagi korban. Pemerintah daerah, yang menjadi garda terdepan, didukung penuh oleh kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, bekerja bahu membahu dalam upaya evakuasi, penyediaan tempat pengungsian sementara, dapur umum, hingga layanan kesehatan darurat.
Sinergi Penanganan Bencana Lintas Sektor
Mendagri Tito menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga. Ia memastikan bahwa koordinasi antar-instansi telah berjalan optimal untuk menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya pemulihan. “Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di wilayah terdampak. Pemerintah pusat hadir untuk memperkuat kapasitas mereka, baik dalam hal logistik maupun personel,” jelasnya. Ini merupakan implementasi dari sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas demi efektivitas penanganan.
Penanganan bencana di tiga provinsi tersebut melibatkan pembentukan posko komando terpadu di lokasi-lokasi strategis. Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi, koordinasi operasi lapangan, dan distribusi bantuan. Bantuan logistik esensial seperti makanan siap saji, air bersih, selimut, tenda, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan pribadi terus disalurkan ke area-area yang sulit dijangkau. Selain itu, tim medis dan psikososial juga diterjunkan untuk memberikan dukungan kesehatan dan pemulihan trauma bagi para korban, memastikan aspek fisik dan mental terdampak tertangani.
“Pemerintah akan hadir secara penuh, dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang merasa sendiri dalam menghadapi musibah. Kami akan terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi dan kehidupan masyarakat yang terdampak secepatnya.”
Komitmen Jangka Panjang dan Kesiapsiagaan
Lebih lanjut, Mendagri juga menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini, mengedukasi masyarakat tentang risiko bencana, serta membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap ancaman alam. “Penanganan bencana bukan hanya soal respons saat kejadian, tapi juga bagaimana kita mencegah dan memitigasi dampaknya di masa depan. Pendidikan dan kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci,” kata Tito.
Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga telah menyiapkan rencana untuk membantu rekonstruksi infrastruktur yang rusak pasca-bencana. Dana darurat dan bantuan teknis akan disiapkan untuk mempercepat proses pemulihan, memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Komitmen ini menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas pada saat-saat darurat, melainkan juga meliputi upaya pemulihan berkelanjutan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik dan lebih aman bagi masyarakat Sumatra, serta mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
