Mendagri Perintahkan Pemda Kawal Ketat Penyaluran SPHP Beras Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) di 214 wilayah seluruh Indonesia untuk meningkatkan kolaborasi dan dukungan penuh terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini merupakan bagian krusial dari upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan gejolak harga beras yang kerap terjadi, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat luas. Penekanan pada peran aktif Pemda diharapkan mampu mempercepat distribusi beras SPHP hingga ke konsumen akhir secara efektif dan tepat sasaran.
Mendagri Desak Pemda Dukung Stabilisasi Harga Beras Nasional
Dalam arahan terbarunya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti fluktuasi harga beras yang belakangan menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, stabilitas harga pangan, khususnya beras sebagai komoditas pokok, adalah fondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi. Program SPHP yang diinisiasi oleh Perum Bulog menjadi instrumen utama dalam upaya stabilisasi ini, dengan target distribusi masif ke berbagai daerah yang memiliki potensi kerawanan harga.
Dukungan Pemda dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitasi logistik, pengawasan di lapangan, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sebanyak 214 daerah yang menjadi target penyaluran beras SPHP diharapkan dapat membentuk tim kerja lintas sektor guna memastikan setiap tahapan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa beras SPHP dapat menjangkau pasar-pasar tradisional, ritel modern, dan langsung ke masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Peran pemerintah daerah sangat vital dalam memastikan program stabilisasi harga pangan ini berjalan optimal. Tanpa dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemda, upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan akan sulit tercapai. Saya minta seluruh kepala daerah untuk tidak main-main dalam mengawal penyaluran beras SPHP ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan resminya pada 04 September 2025.
Sinergi Lintas Sektoral Kunci Efektivitas Penyaluran
Mendagri menekankan bahwa efektivitas penyaluran beras SPHP tidak hanya bergantung pada kapasitas Bulog, tetapi juga pada kemampuan Pemda dalam berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait di tingkat daerah. Ini mencakup Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Tugas Pangan, hingga aparat keamanan. Sinergi ini diperlukan untuk memantau ketersediaan stok, mengidentifikasi potensi penimbunan, serta menindak oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan di tengah upaya stabilisasi harga.
Selain itu, Pemda juga diimbau untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program SPHP, termasuk harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, agar konsumen tidak menjadi korban praktik spekulasi. Operasi pasar secara berkala juga disarankan untuk dilakukan, khususnya di daerah-daerah yang menunjukkan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengakses beras dengan harga terjangkau dan pasokan yang terjamin.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja Pemda dalam mendukung penyaluran beras SPHP ini. Komitmen seluruh pihak, dari pusat hingga daerah, menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga beras nasional dan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
