Penggeledahan Kantor Lokataru dan Kediaman Delpedro Dikecam, Barang Sitaan Dipertanyakan
Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dan kediaman salah satu aktivisnya, Delpedro, digeledah oleh pihak berwenang pada 06 September 2025. Proses penggeledahan ini menuai kecaman keras dari tim advokasi yang mewakili mereka, khususnya terkait prosedur serta relevansi barang-barang yang coba disita, termasuk barang pribadi yang dinilai tidak berkaitan sama sekali dengan perkara hukum yang dituduhkan pada Delpedro.
Direktur LBH Muhammad Fadhil Alfathan, yang mendampingi tim advokasi, secara tegas mengkritisi jalannya penggeledahan tersebut. Ia menyoroti dugaan ketidakprofesionalan petugas dalam menentukan barang bukti yang akan disita, menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif dan dasar hukum di balik tindakan tersebut.
Proses Penggeledahan dan Protes Tim Advokasi
Fadhil Alfathan menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan tanpa kejelasan mengenai jenis barang yang dicari, bahkan beberapa kali menyasar benda-benda yang sangat pribadi dan tidak memiliki kaitan logis dengan tuduhan yang dilayangkan kepada Delpedro. Salah satu insiden yang paling disorot adalah upaya penyitaan sebuah deodoran, yang memicu kebingungan dan protes dari pihak yang digeledah serta tim advokasi.
“Kami sangat menyayangkan proses penggeledahan ini. Barang-barang yang coba dibawa tidak jelas relevansinya dengan perkara yang dituduhkan kepada Delpedro. Bahkan, ada upaya untuk menyita deodoran. Ini menunjukkan ketidakjelasan dan mungkin penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan barang bukti,” ujar Fadhil Alfathan kepada awak media.
Tim advokasi menekankan bahwa penggeledahan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan relevansi barang bukti sesuai dengan surat perintah dan tuduhan yang ada. Upaya penyitaan barang-barang pribadi yang tidak terkait dapat diinterpretasikan sebagai intimidasi atau bentuk pelecehan, yang berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara.
Pertanyaan Relevansi Barang Bukti dan Dampak Hukum
Perkara yang menjerat Delpedro sendiri hingga kini masih belum sepenuhnya transparan bagi publik, memicu spekulasi dan kekhawatiran di kalangan aktivis dan pegiat hak asasi manusia. Kurangnya kejelasan mengenai tuduhan spesifik memperparah keraguan terhadap legitimasi penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan.
Muhammad Fadhil Alfathan mendesak agar pihak berwenang bertindak profesional dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk penggeledahan dan penyitaan, harus berdasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, bukan sekadar untuk mencari-cari kesalahan atau mengintimidasi. Kasus ini menambah panjang daftar insiden di mana proses hukum terhadap aktivis seringkali dipertanyakan prosedurnya.
Tim advokasi Lokataru dan Delpedro berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak hukum Delpedro terpenuhi. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat dan lembaga terkait untuk memantau proses hukum ini guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan tegaknya keadilan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
