Prabowo: Aparat Harus Profesional, Bertanggung Jawab dalam Penanganan Unjuk Rasa

Jakarta, 07 September 2025 – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan unjuk rasa merupakan tugas yang tidak mudah bagi aparat keamanan. Namun, ia menekankan pentingnya aparat bertindak secara proporsional dan bertanggung jawab guna menjaga kepercayaan publik serta menjamin hak-hak demokrasi warga negara.

Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap berbagai insiden penanganan demonstrasi di beberapa wilayah, yang kerap memicu perdebatan mengenai batas kewenangan aparat dalam menjaga ketertiban umum. Prabowo mengakui dinamika lapangan yang kompleks, namun menekankan bahwa profesionalisme adalah kunci utama.

Tantangan dan Keseimbangan Hak Demokrasi

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa menjaga unjuk rasa agar berjalan tertib dan aman merupakan tantangan besar. Ia memahami tekanan yang dihadapi aparat di lapangan, terutama dalam situasi massa yang dinamis dan berpotensi eskalatif. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap tindakan aparat harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

“Mengelola unjuk rasa adalah tugas yang sangat sensitif. Aparat harus mampu menyeimbangkan antara menjaga ketertiban dan keamanan dengan menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi yang harus dihormati, dan peran aparat adalah memfasilitasi bukan menghalangi, selama dalam koridor hukum.

“Tidak mudah untuk menjaga unjuk rasa agar tetap tertib dan aman. Namun, itu tidak berarti aparat bisa bertindak seenaknya. Prinsip proporsionalitas dan tanggung jawab adalah mutlak, dan ini adalah amanat dari negara kepada setiap petugas di lapangan,” tegas Prabowo.

Komitmen Pemerintah dalam Penegakan Disiplin

Lebih lanjut, Prabowo Subianto juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menindak tegas aparat yang terbukti melanggar aturan dan bertindak tidak proporsional. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam proses hukum dan internal untuk menjatuhkan sanksi bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang.

“Pemerintah tidak akan menoleransi tindakan penyalahgunaan wewenang atau perilaku yang tidak profesional dari aparat. Sejumlah sanksi juga telah diberikan kepada aparat yang terbukti tak bekerja secara proporsional, dan proses ini akan terus berjalan tanpa pandang bulu,” kata Prabowo. Ia berharap langkah-langkah penegakan disiplin ini dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan publik.

Prabowo menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap standar operasional prosedur (SOP) penanganan unjuk rasa serta pelatihan intensif bagi aparat agar mereka selalu siap menghadapi berbagai situasi dengan pendekatan yang humanis dan profesional. Dengan demikian, diharapkan insiden pelanggaran dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan dapat semakin kuat.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda