Prabowo Beri Mandat Khusus, Atasi Dampak Demo & Jamin Stabilitas Nasional

JAKARTA – Menyusul gelombang demonstrasi besar yang melanda sejumlah kota di Indonesia, beberapa di antaranya diwarnai kericuhan dan insiden penjarahan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Mandat ini bertujuan untuk memulihkan ketertiban, menegakkan hukum, serta menjamin stabilitas sosial dan keamanan pasca-peristiwa yang menimbulkan kekhawatiran publik tersebut.

Instruksi Presiden tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Istana Negara pada 31 August 2025, melibatkan Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), serta Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fokus utama penugasan ini adalah penanganan cepat dan komprehensif terhadap dampak kerusuhan, penyelidikan mendalam, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Penegakan Hukum dan Keamanan Publik

Kapolri, melalui instruksi Presiden, diberikan kewenangan penuh untuk mengintensifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kericuhan dan penjarahan. Prioritas utama adalah mengidentifikasi dan menangkap dalang di balik aksi anarkis, serta para provokator yang sengaja memicu kekacauan. Penyelidikan akan mencakup pengumpulan bukti digital dan fisik, serta pemeriksaan saksi-saksi untuk memastikan semua pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, kepolisian diinstruksikan untuk meningkatkan patroli keamanan di area-area rawan, terutama pusat perbelanjaan dan fasilitas publik vital, guna mencegah potensi penjarahan atau aksi anarkis lanjutan. Peningkatan kesiapsiagaan juga berlaku untuk unit-unit pengamanan unjuk rasa, dengan penekanan pada penggunaan prosedur standar operasional (SOP) yang humanis namun tegas dalam menghadapi massa. Kerjasama antara Polri dan aparat intelijen diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan.

Sementara itu, Panglima TNI diperintahkan untuk menempatkan pasukannya dalam posisi siaga. Meskipun penanganan keamanan sipil adalah ranah kepolisian, TNI akan berperan dalam membantu pemulihan kondisi, pengamanan objek vital nasional, serta siap sedia memberikan dukungan jika diperlukan oleh Polri, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penugasan TNI ini menekankan aspek stabilisasi dan pemulihan, bukan sebagai garis depan penanganan massa, melainkan sebagai pilar pertahanan dan keamanan negara yang memastikan suasana kondusif tetap terjaga.

“Pemerintah tidak akan menolerir segala bentuk kekerasan dan anarkisme yang merugikan kepentingan umum. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin konstitusi, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Siapapun yang melanggar hukum akan ditindak tegas. Prioritas kami saat ini adalah mengembalikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan stabilitas nasional,” ujar seorang juru bicara kepresidenan, mengutip arahan Presiden Prabowo.

Pemulihan Sosial dan Koordinasi Daerah

Menteri Dalam Negeri mendapat mandat khusus untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang terdampak kerusuhan. Koordinasi ini mencakup identifikasi kerusakan fasilitas publik dan properti pribadi akibat aksi anarkis, serta penyusunan rencana bantuan bagi warga dan pelaku usaha yang menjadi korban. Kemendagri juga ditugaskan untuk memfasilitasi dialog antara berbagai elemen masyarakat guna meredakan ketegangan pasca-demo.

Selain itu, Kemendagri juga akan mengevaluasi kembali mekanisme perizinan dan pengawasan unjuk rasa. Hal ini bukan untuk membatasi hak berpendapat, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aksi massa dapat berjalan tertib dan tidak disusupi oleh kepentingan yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban. Upaya edukasi publik tentang pentingnya menjaga perdamaian dan menghormati hukum juga akan ditingkatkan melalui pemerintah daerah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga keutuhan bangsa dan melindungi setiap warga negara dari ancaman kekerasan. Pemerintah juga berjanji untuk terus membuka ruang dialog konstruktif dengan semua pihak, termasuk perwakilan massa aksi, guna mencari solusi atas isu-isu yang mendasari demonstrasi, sembari memastikan penegakan hukum tetap berjalan adil dan transparan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda