Ribuan Buruh Siap Gelar Aksi Nasional 28 Agustus: Tuntutan Kesejahteraan Menggema
Ribuan buruh dari berbagai federasi serikat pekerja di Indonesia dijadwalkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran secara serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini tidak hanya terpusat di ibu kota Jakarta, namun juga akan melibatkan pekerja di sejumlah kota industri utama di seluruh negeri, menandai eskalasi tuntutan kesejahteraan dan hak-hak pekerja yang telah lama disuarakan.
Gerakan serentak ini diperkirakan akan menjadi salah satu aksi massa buruh terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan potensi melumpuhkan aktivitas di beberapa kawasan industri dan pusat kota. Para koordinator aksi telah menyatakan komitmennya untuk menggelar demonstrasi secara damai, namun tetap tegas dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan pelaku usaha.
Skala dan Tuntutan Utama Aksi
Aksi mogok massal dan demonstrasi ini diperkirakan akan melibatkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, pekerja di berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, tekstil, hingga jasa. Di Jakarta, massa buruh rencananya akan memusatkan aksinya di beberapa titik strategis, seperti Istana Negara, Gedung DPR/MPR RI, dan Balai Kota DKI Jakarta. Selain Jakarta, kota-kota besar lain yang juga menjadi pusat aksi antara lain Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, dan Batam.
Tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini meliputi kenaikan upah minimum yang signifikan, penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan pekerja seperti revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta perbaikan jaminan sosial dan perlindungan hak-hak berserikat. Para buruh juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup pekerja.
“Kami sudah muak dengan kebijakan yang tidak berpihak pada buruh. Kenaikan biaya hidup tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang layak dan perlindungan kerja yang memadai. Aksi 28 Agustus ini adalah puncak dari kekecewaan kami dan kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat pekerja, bukan hanya kepentingan korporasi,” ujar Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam konferensi pers sebelumnya.
Antisipasi Dampak dan Respon Pemerintah
Pemerintah dan aparat keamanan telah menyatakan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi gangguan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas, terutama di Jakarta. Kepolisian Metro Jaya mengumumkan akan mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya demo dan mengantisipasi penutupan jalan-jalan protokol yang menjadi rute utama para demonstran. Himbauan agar masyarakat menghindari area-area demonstrasi juga telah dikeluarkan.
Menanggapi rencana aksi ini, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Indah Permatasari, menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk dialog. “Kami terus memantau situasi dan siap duduk bersama dengan perwakilan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik demi kesejahteraan buruh dan keberlanjutan industri nasional. Kami percaya, dengan komunikasi yang intensif, setiap permasalahan dapat diselesaikan tanpa perlu mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial,” ujarnya kepada wartawan 27 August 2025.
Kalangan pengusaha, melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), juga telah menyuarakan keprihatinannya terkait potensi dampak ekonomi dari aksi ini. Mereka berharap agar tuntutan buruh dapat disalurkan melalui mekanisme dialog tripartit yang telah ada, guna menghindari kerugian bagi sektor industri dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Aksi buruh pada 28 Agustus 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting bagi perbaikan kondisi pekerja di Indonesia, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan buruh dan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
