Wagub Kalbar : Tingkatkan Kualitas SDM Aparatur

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi Pemerintah yang berperan sebagai salah satu actor birokrasi, menjadi mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang tlah direncanakan.

Bacaan Lainnya

“Tentunya ini sangat penting, karena manajemen SDM Aparatur perlu dikelola secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal,” kata Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM, Senin (20/11), saat meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis BKN Kalbar di Kantor UPN BKN Pontianak.

Dikatakannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, komitmen penataan dan pengelolaan sumber daya manusia sudah mulai dilakukan, manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yaitu adanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalbar terus melaksanakan reformasi birokrasi dengan menekankan pada peningkatan kompetensi para aparatur sehingga memiliki daya saing tinggi dan siap berjuang untuk mencapai tingkat professional serta Pemprov Kalbar akan membantu dan mendorong pengembangan UPT BKN agar memiliki kewenangan yang sama seperti Kantor Regional sehingga dapat mempermudahkan akses pelayanan kepegawaian lainnya dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian daerah agar dapat segera ditangani secara cepat.

“Untuk itu kedepannya hal tersebut secara bertahap dapat bertambah dengan pemberian layanan kepegawaian lainnya tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen CPNS saja namun agar dapat program dan kegiatan UPT BKN dapat disinergikan dengan program dan kegiatan yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalbar, sehingga keberadaan UPT ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat umum,” harapnya.

ASN yang dinyatakan memiliki kompetensi, berkualisi dan berkinerja akan dipertahankan, kemudian bagi ASN yang tidak kompeten dan kualifikasinya tidak memadai namun dapat diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan jabatannya serta ASN yang berkompeten dan memiliki kualifikasi sesuai jabatan namun tidak berkinerja akan dikenakan rotasi/mutasi.

“Kita harus melakukan pemetaan kompetensi agar kualifikasi dan penilaian kinerja ASN juga menjadi tolak ukur utama dalam melakukan penataan ASN agar dapat memperhatikan aspek-aspek tersebut,” ujarnya.

(LAY)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Pos terkait