Politik

ASN Berpolitik Praktis Laporkan !!!

Foto: Ilustrasi

SINTANG – Dalam aturaran sudah jelas dalam Surat Edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bahwa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras berfoto bersama dengan calon kepala daerah, kemudian mengunggahnya ke media sosial, terkait dengan Pilkada serentak 2018.

Kaitan hal itu BKPSDM Kabupaten Sintang siap menerima laporan dari masyarakat dan siap memberlakukan sanksi tegas kepada ASN yang nekat melanggar aturan tersebut.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) berfoto bersama dengan calon kepala daerah, kemudian menggungah foto itu ke media sosial ini, mulai berlaku 1 Januari 2018.”tegas Palentinus Kepala BKSDM Sintang,ditemui Selasa(16/1) dilingkungan pendopo Rumdis Bupati Sintang.

Setidaknya lanjut Palentinus terdapat enam prilaku yang perlu diwaspadai oleh ASN yang bisa berpotensi melanggar kode etik. Ancaman sanksi pun disiapkan bagi PNS yang nekat melanggar kebijakan ini, mulai sanksi administratif hingga pemecatan. Aturan ini dibuat untuk menjaga netralitas ASN selama tahun politik.

Pihaknya sudah mengedarkan surat tersebut telah diterima seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sintang.

“Sudah kami sampaikan ke OPD. Jadi memang surat edaran itu setiap kali pelaksanan Pilkada maupun Pilgup pasti ada. (Dalam surat itu) sudah jelas, bahwa pegawai dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau mengindikasikan politik praktis. Harus netral,” kata Pelntius,”tegasnya lagi.

Agar surat edaran tersebut bisa berjalan maksimal, BKPSDM diharapkan semua pihak dapat ikut peran serta baik seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),masyarakat juga harus berperan aktif ikut awasi ASN.
ASN di tahun politik. “Kalau ada yang terlibat kampanye, selfie (dengan calon kepala daerah lalu di uploade di media sosial) laporkan kami akan tindaklanjuti,” katanya.

Sejauh ini lanjut Palen belum ada laporan masuk,apabila ada laporan adanya pelanggaran kata Palentinus, harus disertai dengan bukti. Agar, bisa diproses sesuai dengan tingkat kesalahan dan bisa dikenakan sanksi.

“Laporan jangan hanya lisan. Harus ada bukti, bisa berupa foto. Dan laporan itu, akan kami tindaklanjuti. Kami minta masyarakat bisa mengawasi. Intinya, seluruh ASN tidak boleh terlibat dalam Pilkada maupun Pilgub,” tegasnya.

Wakil Bupati Sintang Askiman juga menegaskan, implementasi surat edaran itu harus diawasi semua pihak. Termasuk, prilaku ASN di media sosial.

Setiap warga negara punya hak suara termasuklah ASN hanya saja tidak untuk terlibat dalam hal politik,jika terlibat dalam hal politik Askiman meminta ASN untuk mengundurkan diri.

“Keterlibatan ASN dalam hal ini sangat serius dipantau oleh semua pihak. Kami mengimbau para ASN untuk tidak terlibat dalam persoalan politik. Kalau mau terlibat dalam persoalan politik, bagus mengundurkan diri sebagai abdi negara. Masuk dalam dunia politik yang benar, baru punya hak punya daya dukung yang kuat. Dalam bentuk kapanye dan lain sebagainya,” ulasnya.

Askiman yakin, seluruh ASN dilingkungan Pemkab Sintang sudah mengetahui aturan ini. Termasuk beberapa prilaku yang perlu diwaspadai oleh ASN yang bisa berpotensi melanggar kode etik.

“ASN punya hak memberikan hak suara. Tapi hak kampanye itu yang tidak boleh. Selfie saja tidak boleh kan. Boleh selfie tapi tidak boleh dikirim ke medsos. Ketika itu sudah dikirim, artinya sudah terindikasi mendukung satu pasangan calon,” sebut Askiman.

Sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik tersebut beragam. Penjatuhan hukum disiplin bisa berupa teguran, lisan maupun tulisan. Bahkan, bisa sampai diberhentikan dengan tidak hormat. “Itu semua disesuaikan dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan,” tegasnya.

Penulis : Susianti

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top