Gadget

Kabid Kominfo Ketapang : Tidak Registrasi Ulang Akan Diblokir

KETAPANG – Berkenaan dengan tenggang waktu registrasi ulang nomor prabayar seluler berakhir pada tanggal 28 Februari 2018, bidang komunikasi dan imformasi memberitahukan hal-hal yang menyangkut batas akhir registrasi ulang nomor prabayar pelanggan jasa telekomunikasi berakhir tanggal 28 Februari 2018.

Kepala Bidang Imformatika Dinas Kominfo Ketapang M Zuhri S.Kom ketika ditemui diruang kerjanya Kamis, (1/3) menjelaskan”, Pelanggan yang tidak melakukan registrasi ulang sampai 28 Februari 2018, akan dilakukan pemblokiran layanan secara bertahap.

Ditambahkannya”, Mulai 1 Maret 2018, dilakukan pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar (outgoing SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta menggunakan data internet”.

“Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 31 Maret 2018, maka mulai 1 April 2018 dilakukan pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan menerima layanan pesan singkat (incoming SMS)”, tuturnya.

Menurutnya”, Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar, juga tidak bisa menerima layanan panggilan dan SMS. Pemblokiran tidak mencakup layanan data internet”.

“Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 30 April 2018, maka pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total sehingga pelanggan tidak dapat melakukan panggilan dan SMS keluar, tidak bisa menerima telepon dan SMS, serta tidak dapat menggunakan layanan data internet. Selama belum dilakukan pemblokiran total, pelanggan masih tetap dapat melakukan registrasi ulang.
Sampai dengan 28 Februari 2018 pukul 12.52 WIB, sejumlah 305.782.219 nomor pelanggan telah diregistrasikan”,ungkapnya.

Himbauan juga disampaikan oleh pihak pemerintah kepada seluruh pelanggan yang melakukan registrasi agar menggunakan NIK dan Nomor KK secara benar dan hak sesuai peraturan perundang-undangan, apabila sebaliknya pelanggan yang melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan nomor KK yang tidak benar merupakan suatu pelanggaran hukum.

Penulis ; Wan Usman

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top