Nasional

Moeldoko : Ada 5 Persoalan Besar Yang Dihadapi Petani Indonesia

Pontianak – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, S.IP menilai, saat ini petani di Indonesia menghadapi lima persoalan besar.

Pertama, kondisi tanah yang sudah terkontaminasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan.

“Ini terjadi di semua daerah, penggunaan pestisida berlebihan juga tidak baik,” kata Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, S.IP, Minggu (5/8), saat melantik DPP HKTI Kalbar dan meresmikan Sekretariat DPP HKTI Kalbar di Pontianak.

Dikatakannya, Kedua, petani kesulitan mendapatkan akses permodalan dan akibatnya, petani terjerat tengkulak dengan sistem ijon.

“Petani tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga, mereka tidak memiliki nilai tawar, sehingga harga dimainkan oleh para tengkulak,” ucapnya.

Ketiga, masih banyak petani yang masih fanatik terhadap teknologi lama, sehingga sulit menerima yang terbaru.

Keempat adalah persoalan manajemen yang lemah. “Terkadang ada beberapa biaya tidak dihitung, seperti ongkos tenaga kerja. Padahal itu kan harus dihitung agar tahu dengan pasti berapa penghasilan yang didapat,” jelasnya.

Dijelaskannya, yang terakhir, penanganan pasca panen yang masih belum maksimal. “Inilah yang terus kami kawal, agar petani kita lebih berdaya sehingga pada akhirnya mereka akan lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji, MM mengatakan, pertanian di Indonesia masih menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Pembangunan pertanian masih menjadi prioritas, termasuk di Kalbar yang menetapkan pertanian sebagai salah satu sektor
unggulan baik dalam Industri, Pertanian dan Pariwisata.

“Dalam usaha memajukan bidang pertanian, diperlukan keseriusan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yaitu petani,” kata Drs Dodi Riyadmadji, MM saat menghadiri Pelantikan DPP hkti Kalbar.

Mengingat dewasa ini lahan pertanian semakin berkurang dengan berbagai alasan seperti populasi penduduk yang makin bertambah, dan konversi lahan yang terjadi,
maka upaya memaksimalkan fungsi lahan harus diutamakan.

“Petani selaku SDM pengelola pertanian harus mendapat arahan, pendampingan dan motivasi demi gairah meningkatkan produktivitas pertanian,” jelasnya.

Dijelaskannya, Kehadiran HKTI harus bisa memainkan peran dan fungsinya selaku organisasi profesi yang memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan petani ini, dengan muaranya adalah tercapainya peningkatan kesejahteraan petani.

“Kepengurusan HKTI di Provinsi Kalbar hendaknya memahami tiga fungsi utama keberadaannya. Pengurus harus bisa menjalankan fungsi advokasi, pendampingan dan pembelaan terhadap benbagai kepentingan petani di semua sektor,” ujarnya.

Fungsi pembinaan dan bimbingan perlu
diberikan pada petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas, dan fungsi motivator serta dinamisator diperlukan untuk dapat memberi motivasi dan
pemahaman kepada seluruh stake holder pertanian, sehingga sinergi yang tercipta dapat makin memajukan dunia pertanian.

“Pj Gubernur Kalbar juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat dan kompleks dibanding masa-masa sebelumnya. Pembangunan tidak akan berhasil dengan sempurna apabila hanya dilaksanakan oleh Pemerintah.

“Kita perlu menyatukan atau menyelaraskan gerak dan langkah kita bersama, Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat,” ajaknya.

Oleh karena itu. HKTI Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wadah berhimpunnya Organisasi bergerak di bidang pertanian yang aktivitasnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Petani, diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dan bersama-sama dengan Pemerintah mengembangkan kehidupan untuk memajukan dunia pertanian.

(LAY)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top