Pj Gubernur Kalbar Minta OPD Komitmen Jalankan Aplikasi MCP

Pontianak – Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji, MM meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk berkomitmen dalam mendukung “Rencana Aksi Program

Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov Kalbar Tahun 2018″ yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 260/ltprov/2018.

“Laksanakan kewajiban yang tertuang dalam Rencana Aksi yang telah disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing. laporkan progress kemajuan pelaksanaan Rencana
Aksi secara berkala, tiap 3 bulan sekali dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Inspektorat Kalbar yang akan melakukan penginputan pada aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terintegrasi dengan BPK RI,” kata Drs Dodi Riyadmadji, Senin (6/8), saat Apel Awal Bulan Agustus di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, Progress yang diinput melalui aplikasi MCP merupakan hasil Laporan Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh Pokja OPD terkait dan diketahui oleh Pejabat Berwenang Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya Rencana Aksi ini, Pj Gubernur Kalbar mengtakan, sebagaimana yang telah dingatkan melalui surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5064/KSP.00/10-16/07/2018 Perihal Update
Progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegritas Melalui Aplikasi MCP

“Saya harapkan semua pihak terkait dapat melaksanakan danmemenuhi kesepakatan bersama dalam Rencana Aksi ini,” harapnya.

Terkait dengan kegiatan Zona Intergritas,
saat ini telah dilakukan penilaian secara internal kepada 3 OPD, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

“Diperkirakan Tim Penilai Nasional akan melakukan review pada pertengahan bulan Agustus dan selanjutnya apabila hasil
penilaian menunjukkan bahwa ke-3 OPD tersebut layak untuk memperoleh predikat telah Bebas Korupsi, maka akan diumumkan pada tanggal 9 Desember 2018 bertepatan.dengan Hari Anti Korupsi,” ujarnya.

(Dik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top