Politik

Delapan Caleg PAN Bakal Lolos DCT, Sejumlah Parpol Protes Kpu Sanggau

Foto: Ke Empat LO Partai Politik Yang Memprotes KPU dan Bawaslu Terkait Lolosnya Delapan Caleg PAN.

SANGGAU – Sejumlah Partai politik di Kabupaten Sanggau memprotes keputusan KPU Sanggau yang bakal meloloskan Delapan dari Sepuluh calon legisllatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sanggau daerah pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Meliau, Tayan Hilir dan Toba. Partai yang protes tersebut yakni Demokrat, PKB, Golkar, Gerindra, Perindo, PPP, Bekarya dan PSI.

Liason Oficer (LO) Partai Demokrat Kabupaten Sanggau Rosdianto Lihay, SE. Ia mempertanyakan alasan KPU dan Bawaslu yang meloloskan delapan Caleg tersebut. Padahal pada masa perbaikan sidah dikasi waktu untuk perbaikan namun tidak mampu melengkapi syarat yang diminta sehingga Caleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).
“Tanggal 31 Juli 2018 itukan terakhir, tidak boleh lagi ada perbaikan atau melengkapi berkas. Saya ingat bahasa Bu Sisil salah satu anggota KPU waktu itu yang mengatakan tidak akan menerima berkas lewat dari jam 12. Malam, tapi kenapa masih diloloskan,” katanya.

LO PKB, Slamet Riyanto juga menyampaikan hal yang sama. Dikatakan dia, berdasarkan aturan, sebelum ditetapkan dalam DCT, caleg terlebih dahulu harus masuk dalam DCS.
“Caleg PAN inikan tidak masuk dalam DCS, kok tiba – tiba masuk DCT. Inikan jelas tidak benar. Kalau hanya berdasarkan kesepakatan antara pelapor dengan KPU, itu jelas tidak benar. Kita ini bicara aturan, bukan kesepakatan di atas meja, aturan itukan dibuat untuk rujukan kita, tapi kalau aturan jadi mainan untuk apa aturan itu dibuat,” kata Slamet mempertanyakan.

LO Gerindra Sanggau, Tata Suprihata juga menyampaikan hal serupa. Ia mengaku keberatan dengan keputusan KPU yang meloloskan delapan Caleg PAN yang menurutnya menyalahi aturan.
“Kita ini kan punya aturan, patuhilah aturan itu, jangan main setuju – setuju, apalagi tanpa memberitahukan ke partai lain,” tutur dia.

Senada disampaikan tiga Parpol tersebut, Golkar Sanggau melalui LOnya Abang Adi Subrata juga menyampaikan hal yang sama.
“Intinya harus dikembalikan ke aturan. Pijakan kita aturan, bukan kesepakatan,” tegas dia.

Hal serupa disampaikan perwakilan Partai Perindo Sanggau Edy Siswanto. Ia tegas memprotes kebijakan KPU dan Bawaslu Sanggau yang menurutnya menyalahi aturan.
“Tidak bisa dong ada kesepakatan diluar aturan, kita minta KPU dan Bawaslu menganulir keputusan tersebut,” tegasnya.

Ketua KPU Sanggau Sekundus Ritih saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa PAN Sanggau melaporkan gugatan ke Bawaslu Sanggau terkait 10 Calegnya yang ditolak KPU melalui mekanisme penyelesaian sengketa.
“Itukan ada tingkatannya, ada mediasi dan ajudikasi. Kita diundang untuk mediasi antar pelapor dengan KPU,” kata Sekundus.

PAN, kata dia, mengajukan Sepuluh nama untuk dua Dapil. Akan tetapi, dari Sepuluh nama tersebut, hanya Delapan nama yang bisa KPU terima. Ia menegaskan, bahwa diterimanya ke Delapan Caleg tersebut tidak melanggar aturan karena Bawaslu menjalankan Peraturan Bawaslu.
“Kalau mau lebih jelasnya silakan konfirmasi ke Bawaslu. Proses di Bawaslu sudah selesai sampai Juli kemaren sampai kita umumkan di Agustus. Apabila ada yang keberatan mereka bisa mengajukan ke Bawaslu, dan KPU hanya menjalankan rekomendasi Bawaslu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau, Alipius, SH menjelaskan bahwa Bawaslu hanya sebagai mediator, karena PAN sebelumnya tidak masuk dalam DCS terkait keterwakilan perempuannya.
“Namun setelah kita media dan kita koordinasikan antar KPU dengan PAN akhirnya memenuhi syarat (MS),” terang dia.

Disinggung terkait belum lengkapnya salah satu syarat dari Caleg PAN hingga batas akhir yang ditentukan, Alipius menegaskan sudah lengkap.
“Hanya saja yang perempuan inikan fisiknya ada tapi belum dilegalisir. Dasar itulah yang membuat KPU pada tanggal 31 itu tidak meloloskan Caleg PAN . Namun setelah dimediasi yang bersangkutan mampu menunjukan bukti – buktinya legalisir dan setelah dikonfirnasi kepada pihak yang berwenang memang benar maka masuklah mereka,” ujarnya.

Alipius menjelaakan, awal mulanya persoalan tersebut yakni pada tanggal 15 usai penetapan DCS, pihaknya menerima laporan dari PAN terkait TMS nya Caleg mereka.
“Waktu itukan ada liburan 17 Agustus. Senentara waktu kita untuk menyelesaikan masalah itukan tiga hari setelah keputusan KPU. Karena ada berkas laporan yang belum lengkap ditambahlah tiga hari. Kalau tidak salah tanggal 20.Agustus mereka sudah melengkapi. Setelah itu kita undang mereka untuk mediasi, yang ngambil keputusan juga kedua belah pihak, bukan Bawaslu, Bawaslu hanya mediator,” pungkasnya.

Terkait diterimanya Delapan Caleg PAN tersebut, Bawaslu menegaskan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
“Karena pada saat pendaftaran itukan salah satu Calegmya tidak bisa menunjukan bukti legalisir, tapi setelah itu mereka mampu memunjukan legalisirnya.
“Tapi tidak senua permohonan dari PAN itu yang diterima, dari Sepuluh orang hanya Delapan yang kita terima. Karena sampai batas yang ditentukan yang bersangkutan tidak bisa menunjukan bukti legalisir yang diminta,” tutur dia.

(dra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top