Politik

APBD-P Sintang Prioritaskan Infrastruktur Dasar

Sintang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sintang menggelar Rapat Paripurna ke II masa persidangan III tahun 2018,dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang peraturan atas perubahan daerah kabupaten Sintang no 17 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan belanja Pemerintah daerah kabupaten Sintang tahun 2018.dia ruang rapat DPRD Sintang siang ini.

Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward memandang, kritik, saran, serta usulan yang diutarakan oleh setiap fraksi merupakan hal yang menurut mereka mesti menjadi prioritas. Adapun mendengar jawaban Bupati atas pandangan fraksi, dia menilai Bupati telah mempertimbangkan sejumlah kegiatan pemerintah yang dimungkinkan untuk diselesaikan di tahun ini.

“Perlu dipertimbangkan mengenai waktu pelaksanaan apakah mampu atau tidak. Apalagi jelang akhir tahun tidak semua bisa terlaksana dengan baik , Harapan kita dalam pembahasan, apa yang bisa dilaksanakan dalam perubahan anggaran ini adalah mengutamakan hal-hal yang prioritas, karena menyangkut harkat hidup orang banyak,” katanya.

Dalam waktu yang singkat ini, pihaknya  akan membahas secara lebih detil perubahan APBD 2018, dengan melibatkan semua anggota, OPD, serta TAPD. “Targetnya ketuk palu Jumat siang kalau tidak ada halangan,”ulasnya.

Dalam Paripurna tersebut, Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia juga menyinggung soal penyusunan RKPD APBD Perubahan 2018. Partai yang berlambang banteng itu berharap ke depan Pemkab dapat menyusun dengan tepat waktu, agar realisasi program kerja pada triwulan ke-IV tercapai dengan baik.

“Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut. Menurut aturan yang berlaku, penyampaian dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD semestinya di akhir bulan Agustus. Namun karena begitu padatnya agenda daerah yang bersifat nasional, regional dan lokal di Kabupaten Sintang, serta masih adanya sebagian materi yang perlu penyesuaian dengan aturan yang terbaru, maka keterlambatan tersebut tak terhindarkan,” kata Jarot mengklarifikasi.

Ke depan, tambah dia, untuk penyusunan APBD tahun 2019 diterapkan aturan baru yaitu penggunaan e-planning dan e-budgeting sehingga diperlukan sarana dan prasarana khusus.

Delapan Fraksi di DPRD Sintang mayoritas menyoroti soal Infrastruktur dasar yang ada di kabupaten itu dan supaya APBD-P lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

(sus)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top