Busines

Pansus PT. TBS DPRD Sanggau Temukan Pelanggaran Perusahaan

Foto: Ketua DPRD Sanggau Jumadi Menandatangani Hasil Kerja Pansus

SANGGAU – Tujuh poin dihasilkan dari kerja panitia khusus (Pansus) DPRD Sanggau terkait PT. Tayan Bukit Sawit (TBS). Ketua Pansus PT. TBS, Eko Sisturisno membacakannya dalam rapat paripurna hasil laporan Pansus perusahaan pengolahan sawit tersebut, Kamis (18/10/2018) di lantai III gedung DPRD Sanggau.

Dari hasil kerja Pansus tersebut disampaikan bahwa pertama, dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IUP, PT. TBS telah menyampaikan data yang perlu dicermati oleh dinas instansi terkait.
“Fakta tersebut terungkap dalam pertemuan tanggal 18 april 2018 di Kembayan antara Pansus dengan PT. TBS dan mitra kerja dalam hal ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Borneo ELF Mandiri,” kata Eko dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi.

Dikatakannya, selama ini masyarakat yang mempunyai lahan kebun di bawah naungan KSU BEM yang bermitra langsung dengan perusahaan perannya dikesampingkan. Pansus menilai luas lahan yang disampaikan PT. TBS terkesan seadanya demi untuk memenuhi persyaratan yang di amanatkan dalam peraturan perundangundangan.
“Sikap perusahaan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan terkesan mengabaikan masyarakat sekitar tersebut sangat bertentangan dengan UU no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan bab XV peran serta masyarakat pasal 100 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat,” terangnya.

Kedua, sebelum IUP diterbitkan Bupati, PT. TBS juga terbukti telah melakukan tata niaga pabrik seperti pengolahan buah dan menjual crude palm oil (CPO). Hal tersebut, kata Eko, diperoleh setelah mempelajari dokumen yang disampaikan kepada Pansus.
“Tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan UU nomor 39 tahun 2014 pasal 42 bahwa kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan,” ungkapnya.

Ketiga, dalam menjalin kerjasama dengan KSU BEM sebagai mitra kerjanya PT. TBS telah melanggar kesepakatan dalam surat perjanjian kemitraan pengelolaan berkelanjutan jaminan pasokan bahan baku industri pengolahan minyak kelapa sawit. Dikatakannya, hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam kerja sama di bidang perkebunan.

Keempat, terkait dengan pengelolaan limbah, Pansus menemukan bahwa PT. TBS belum mengelola secara maksimal limbah hasil produksi. Hal tersebut terbukti pada salah satu tempat penampungan limbah cair yang tidak memenuhi standar sehingga hasil akhir limbah cair tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kelima, dalam hal melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, PT. TBS kurang kooperatif. Fakta tersebut terbukti dengan adanya laporan dari pihak kecamatan bahwa ketika diundang rapat beberapa kali pihak manajemen PT. TBS selalu tidak hadir tanpa keterangan.
“Ketidakhadiran pihak PT. TBS menunjukkan tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang ada . Hal tersebut merupakan cerminan bahwa PT. TBS terkesan arogan dan tidak menghargai pemerintah daerah,” ujarnya.

Keenam, sejak berdirinya perusahaan sampai sekarang perusahaan tidak mampu menyediakan kebun yang diusahakan sendiri minimal 20 persen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 21/permentan/ kb.410 /6/2017 tahun 2017.

Ketujuh, berdasarkan keterangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kalbar, bahwa PT. TBS belum melaporkan kegiatan penanaman modal perusahaannya. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 12 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(dra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top