Nasional

Pimpin FGD Bupati Sanggau Temukan Banyak Persoalan di Perbatasan

Foto: Bupati Sanggau Memimpin FGD Soal Perbatasan di Lantai Satu Kantor Bupati Sanggau

SANGGAU – Bupati Sanggau Paolus Hadi memimpin Focus Group Discution (FGD) masalah perbatasan yang digelar di lantai satu Kantor Bupati Sanggau, Selasa (6/11/2018) pagi. Hadir dalam FGD tersebut diantaranya Kapolres Sanggau AKBP. imam Riyadi, Kepala Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Entikong (KPPBC) TMP C Entikong Paulus Dwi Jogyastara, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong Mas Wigrantoro Giri Pratikno, Muspika Kecamatan Entikong dan Sekayam, Danyon 511/DY Letkol. Jadi serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Sanggau.

Dalam diskusi tersebut, terungkap sejumlah fakta diantaranya persoalan kuli pikul yang sampai hari ini masih menjadi dilema di perbatasan Entikong, pelanggaran kepabeanan di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Entikong (KPPBC) TMP C Entikong yang semakin meningkat berada diurutan ke-5 dari 104 KPPBC di seluruh Indonesia, belum optimalnya penggunaan X Ray dikarenakan belum adanya serahterima kepada Instansi berwenang, belum adanya pagar pembatas yang ideal hingga penggunaan KILB yang kerap disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi.

Kapolred Sanggau, AKBP. Imam Riyadi dalam kesempatan itu menyampaikan wilayah perbatasan memiliki peran strategis bagi negara indonesia sekaligus berpengaruh dengan kondisi indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kapolres meminta semua instansi yang ada diperbatasan harus bersinergi dalam membangun perbatasan.
“Kita hadir disana merepresentasikan negara, baju kita beda tapi muara kita sama untuk NKRI, tidak boleh ada yang merasa paling hebat, semuanya kebersamaan, warga kita diperbatasan harus juga kita lindungi,” kata Kapolres.

Masuknya barang – barang Malaysia ke wilayah Indonesia, lanjut Kapolres berdampak pada ekonomi dan produktifitas masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kemaren dari Bea Cukai memusnahkan produk garmen, coba kalau tidak dilindungi, produksi garmen dalam negeri akan hancur. Begitu juga produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan yang sulit bersaing dengan negara tetangga, karena apa? Ya itu tadi banyak rembesan – rembesan yang masih masuk ke wilayah kita, ” ungkap Kapolres. Oleh karenanya, Kapolres mengajak instansi berwenang di perbatasan terus membangun sinergisitas dan soliditas dalam rangka menyelesaikan persoalan – persoalan di perbatasan.

Masih banyaknya barang – barang ilegal yang masuk ke indonesia tanpa melalui proses karantina harus betul – betul dicermati apakah layak atau tidak dikonsumsi warga kita.
“Inilah yang harus kita tegakkan, integritas harus kita bangun, termasuk kalau ada anggota saya yang coba main – main kasi tau ke saya, saya tidak akan segan – segan menindak. Ke depan kita harus membuat regulasi atau strategi yang tepat. Kalau kita penindakannya masih pada level pemikul – pemikul sementara cukong – cukongnya tidak kita tindak pasti kita akan berbenturan dengan masyarakat. Ini sudah tersruktur, ” ujar Kapolres.

Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan beberapa point hasil diskusi tersebut, yakni berkaitan dengan pagar pembatas, Bupati akan menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat agar segera dibangun pagar pembatas, menindak tegas pelaku ilegal di perbatasan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, melakukan pemberdayaan masyarakat di perbatasan dengan memerintahkan Dinas Perindagkop untuk mendata khususnya kuli pikul yang berada di perbatasan dan melaporkan belum optimalnya penggunaan X Ray kepada Pemerintah Pusat.

Ditemui wartawan usai memimpin FGD, bupati menyampaikan FGD seperti ini sebenarnya sudah sering dilaksanakan, dan hari ini secara khusus dihadiri Bupati dan Kapolres yang intinya menindak apapun yang namanya ilegal di perbatasan. Untuk hak – hak masyarakat sesuai aturan sampai hari ini masih berjalan.
“Tadi saya bilang, kalau mau mengamankan salah satunya bagaimana dengan pagar kita, ternyatakan pagar kita tidak maksimal juga. Makanya saya akan menulis surat nanti kepada pemanglu kepentingan dalam hal ini BNPP supaya ini bisa ditindaklanjuti, yang jelas tugas saya sebagai Bupati melaporkan bagaimana situasi dan kondisi yang mungkin tidak bisa kami cegah, ” kata PH, sapaan akrab Bupati.

Sesuai kewenangan, Bupati akan memperkuat pemberdayaan masyarakat di perbatasan, baik ekonominya maupun pemahaman soal kebanggaan terhadap bangsa. Kita harus kuat jangan sampai kita memperlemah diri kita, ” kata PH. Bupati menambahkan, kewenangan pengelolaan perbatasan berada di BNPP, sementara Bupati bagaimana memperkuat masyarakat perbatasan sejahtera dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.
“Tapi kewenangan mengelola perbatasan kan tidak, itu di mereka,” pungkasnya. Terkesan fakumnya BNPP dalam mengelola perbatasan, dikatakan Bupati harus dicari tahu penyebabnya.
“Saya akan bertemu mereka dulu, apa si masalahnya, karena wajar saja kalau di bawah kewenangannya tidak maksimal ya pasti dia juga tidak bisa berbuat banyak, tapi saya akan tanya dan mudah – mudahan ini menjadi perhatian BNPP ke depan,” tuturmya.

(dra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top