Nasional

Dirjen Perhutanan Sosial Tinjau Hutan Adat di Sanggau

Foto: Bupati Saat Menerima Dirjen Perhutanan Sosial Beserta Rombongan di Rumah Dinasnya

SANGGAU – Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Supriyanto bersama rombongan tiba di rumah dinas Bupati Sanggau, Sabtu (18/11/2018) malam. Kedatangan mereka disambut langsung Bupati Sanggau, Paolus Hadi dan isteri, Arita Apolina, serta sejumlah Kepala OPD.

Usai beramah tamah dengan Bupati, Kepada wartawan, Bambang mengaku sengaja datang ke Kabupaten Sanggau untuk mencari lokasi terkait rencana proyek Forest Programm (FP) V kerjasama Indonesia-Jerman, senilai USD 17 juta.
“Mulainya Mei 2018. Itu untuk social forestry. Untuk tiga lokasi, yaitu NTT, Jawa, dan Kalbar. (Sanggau) lantaran masih luas hutannya dan ada hutan adatnya,” kata Bambang.

Bambang juga menerangkan ingin melihat langsung hutan adat di Desa Tae yang telah menerima SK Presiden terkati perlindungan dan pengakuan hutan masyarakat adat.
“Kemudian ada lima SK Hutan Kemasyarakatan di Sanggau, dan luasnya cukup besar. Sekitar 15 ribu hektar. Kita ingin lihat mengenai perkembangannya,” ujarnya kepada wartawan.

Masih dikatakan Bambang, perhutanan sosial sebetulnya tidak hanya negara memberikan askses kepada rakyatnya, tapi yang paling penting memastikan bahwa akses dalam bentuk hutan itu memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat, tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial dan ekologi.
“Senin (hari ini, red) kita ngobrol dengan pak Bupati,” pungkasnya.

Beberapa hal yang akan dibicarakan antara lain mengenai tata ruangnya. Mana daerah yang dilindungi karena mata air, mana daerah bertebing, mana daerah garapan. Khusus untuk garapan, harus dibicarakan lebih dulu kepada petani.
“Mau komoditasnya apa. Nah kalau itu sudah punya rencananya kan bisa didorong itu. Yang namanya izin hutan sosial itu semua Hutsos dari kementerian itu bisa masuk. Contoh dari Dana Desa bisa masuk, dana bantuan sosial. Itu dalam bentuk yang hibah. Tapi kalau rakyatnya sudah cukup mampu, sebetulanya bisa juga kita sambungkan dengan bank, seperti KUR, atau BLU bagi hasil,” ungkap dia.

Artinya, lanjut Bambang, lahan yang diberikan kepada rakyat itu harus punya produktivitas ekologi dan ekonomi. Syukur-syukur punya nilai tambah.
“Contoh rotan. Jangan dijual roll materialnya tapi sudah diolah. Atau kopi. Tidak dijual bijinya. Soal kepemilikan (tetap) punya negara,” pungkasnya.

Bagaimana dengan masyarakat sudah lebih dulu tinggal di hutan tersebut? Bambang mengatakan bisa saja lokasi itu dikeluarkan dari hutan kemudian disertifikasi.
“Jadi skema reformasi agraria kan ada dua. Pertama Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Kalau yang sudah terlanjur ada pemukiman, kan ada melalui tim inventarisasi provinsi Kalbar, bisa diusulkan bisa menjadi TORA. Artinya bisa dikeluarkan dari hutannya kemudian bisa disertifikasi. Tapi kalau akses hutannya masih punya negara,” katanya lagi.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengaku senang dengan kedatangan Bambang dan rombongan, lantaran Sanggau menjadi salah satu kandidat untuk perhutanan sosial.
“Dan cukup dikenal dikementerian. Mudah-mudahan nanti ada proyek kerjasama dengan Jerman yang tengah disiapkan oleh Kementerian. Kalau yang sekarang sudah ada SK Menteri itu ada lima. Kemudian kita menambah dengan hutan adat. Ada enam ribuan hektar. Kemarin sudah dapat sertifikat dari Presiden. Ada beberapa desa lagi yang siap untuk kita ajukan,” kata Bupati.

PH, sapaan akrab Bupati menambahkan,, dalam hutan adat ada perhutanan sosial. Hutan adat, kata PH, hak pengelolaannya diserahkan ke masyarakat adat itu.
“Dia bisa berbagai jenis kegiatan sesuai dengan perhutanan sosial. Artinya hutan itu menjadi tumpuan untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk pohon. Tapi hutan ini kan bisa menghasilkan banyak hal-hal lain, termasuk oksigen, air, wisata. Termasuk isi hutan itu diolah utuk kerajinan, itu yang akan dieksplor,” terangnya.

Dikatakan PH, bagaimana hutan diberdayakan supaya menjadi bisnis baru bagi masyarakat untuk dikelola lebih baik.
“Misalnya kerajinan-kerajinan tangan dan air. Sekarang air yang jernih susah didapat. Orang yang mengelola hutan, itu akan kita buat kemasan. Tentunya sumber air ini juga bisa untuk sumber listrik. Untuk pengelolanya saya lebih cenderung BUMDes,” tutur PH.

(indra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top