Nasional

Terkait Loading Ramp, Ini Hasil Kunker Komisi II DPRD Sanggau Ke Dirjen Bun

Foto: Komisi II DPRD Sanggau Dipimpin Ketuanya Marianus Jana Didampingi Anggota Saat Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dengan Dirjen Bun di Jakarta

SANGGAU – Menyikapi persoalan loading ramp di Kabupaten Sanggau, Komisi II DPRD Sanggau pada Rabu (21/11/2018) siang kemarin melakukan kunjungan kerja ke Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta. Tim yang beranggotakan 11 orang ditambah dua unsur pimpinan DPRD didampingi sekretariat DPRD Sanggau itu diterima Kepala Seksi Pembinaan Usaha Subdit Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Prasetyo Djati.

Kunjungan tersebut, dikatakan Ketua Tim Komisi II DPRD Sanggau Marianus Jana, berdasarkan surat yang dikirimkan pihaknya melalui sekeretariat DPRD Sanggau bernomor 170/372/DPRD Sanggau tentang konsultasi/koordinasi Komisi II DPRD Sanggau terkait tata cara pembinaan dan pengawasan operasional loading ramp kelapa sawit di Kabupaten Sanggau.

Dari hasil konsultasi dan koordinasi tersebut, lanjut Politisi PDI Perjuangan Sanggau itu, Dirjen Perkebunan mengeluarkan surat nomor 1214/PI.400/E/10/2018 tentang pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan. Kepala Daerah selaku penerbit izin usaha perkebunan, lanjut Jana, berkewajiban mengoptimalkan kegiatan dan pengawasan perusahaan perkebunan di daerah.

Menyikapi hasil pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Sanggau dalam waktu dekat akan mengundang OPD terkait menyikapi persoalan loading ramp ini.
“Ya kita mau mengadakan rapat dengan OPD terkait dan pemilik loading ramp dalam rangka menyikapi surat itu,” ujar Jana dikonfirmasi via selular, Kamis (22/11/2018).

Ada beberapa point penting terkait pertemuan menyikapi loading ramp yang disampaikan Jana yakni pertama penertiban loading ramp (statiun penimbangan) TBS secara ilegal yang tidak memenuhi syarat dan peraturan untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak dinginkan. Kedua, peringatan kepada PKS tanpa kebun untuk segera menyesuaikan perizinan dengan Permentan nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Permentan nomor 98 tahun 2013 dan ketiga peringatan dan pengenaan samgsi berupa penurunan kelas kebun atau pencabutan izin usaha perkebunan dalam implentasi sertifikasi ISPO.
“Sebenarnya ada 9 point, yang bisa saya sampaikan tiga point saja dulu, nanti akan kita bahas secara detail dengan OPD terkait,” pungkas Jana.

(indra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top