Nasional

Muncul Wacana Jadikan PLBN Entikong Otorita

Foto: PLBN Entikong

SANGGAU – Semakin baiknya sarana dan prasarana pendukung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang tak disertai kesejahteraan rakyat di Entikong memantik keprihatinan dari Front Pembela Perbatasan (FPP) wilayah Entikong. Melalui Ketuanya, Raden Nurdin, FPP berharap Pemerintah Pusat juga memperhatikan pembangunan ekonomi warga perbatasan.

“Kami minta Pemerintah Pusat jangan hanya mengutamakan infrastruktur disana, tapi juga bagaimana nasib warga perbatasan, apakah nasib mereka juga sama bagusnya dengan infrastruktur disana? Ini yang mesti dijawab oleh Pemerintah Pusat,” kata Raden Nurdin kepada wartawan, Senin (3/12/2018).

Terkait hal tersebut, kepada Gubermur Kalbar yang baru, Raden Nurdin berharap memenuhi janji-janjinya yang akan memprioritaskan pembangunan ekonomi warga di wilayah perbatasan.
“Dulu pak Gubernur pernah berjanji akan menghidupkan ekonomi di wilayah perbatasan. Caranya ya itu kewenangan pak Gubernurlah, bisa saja misalnya dengan membuat regulasi khusus seperti Perda atau apalah namanya supaya kami di perbatasan ini tidak hanya jadi penonton di tempat kami sendiri,” harap dia.

Sempat terlontar juga keiinginan Raden Nurdin yang mewacanakan agar Perbatasan Entikong bisa menjadi Otorita, seperti halnya Batam.
“Endingnya menuju Otorita Entikong seperti Batamlah. Bisa saja nanti dibuatkan regulasi khusus untuk mengatur lalu lintas perdagangan via PLBN Entikong,” ujar mantan Kades Entikong ini.

Terpisah, Ketua DPRD Sanggau Jumadi menyambut baik wacana tersebut. Dikatakan dia, jika hal itu bisa terwujud, akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Dari situ, masyarakat diberikan kemudahan-kemudahan oleh Pemerintah,” kata Jumadi.

Dikatakan Politisi PDI Perjuangan itu, dengan dijadikannya PLBN sebagai otorita atau Kawasan Ekonomi Khusus, baik di bidang kepabeanan, perpajakan, perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan, tentu masyarakat akan mendapatkan keuntungan.
“Karena maksud pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang diharapkan dapat dinikmati masyarakat lokal dan industri lokal diharapkan semakin berkembang,” pungkasnya.
“Oleh karena itu, kami di DPRD sangat mendukung wacana tersebut, tentu selama Pemerintah Pusat setuju,” tuturnya.

(dra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top