Nasional

Bupati Minta PNS Yang Mencoba Mengganti Idiologi Negara Mundur

Foto: Bupati Saat Menyaksikan Penandatangan Berita Acara Pelantikan PNS di Lingkungan Pemkab Sanggau

SANGGAU – Bupati Sanggau Paolus Hadi meminta jika ada PNS yang mempunyai pemikiran untuk mengganti idiologi pancasila untuk mundur dari PNS. Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pelantikan sekaligus sumpah/janji 209 PNS di lingkungan Pemkab Sanggau, Rabu (5/12/2018).

Dikatakan Bupati, kalau PNS sudah pada betingkat dengan ikut ke dalam kelompok-kelompok yang ingin merdeka, orang yang aneh-aneh, merongrong negara ini, bagusnya berhenti.
“Gimana logikanya, makan uang negara tapi mau menghancur negara, saya pantau terus perkembangan ini. Endak tahu Sanggau ada atau tidak, mudah-mudahan endak ada,” ujarnya.

Kepada PNS yang baru dilantik, Bupati berpesan agar mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Taati peraturan yang berlaku dan taat pada atasan. Bersyukurlah, berdoalah dan bekerjalah dengan baik,” pesan Bupati.

Bupati Sanggau mengingatkan betapa sulitnya menjadi PNS.
“Jadi bagi yang sudah berhasil entah itu karena tes maupun rejeki dari kebijakan pemerintah untuk bersyukur dan bekerja dengan hati. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini ada tes penerimaan CPNS yang mana sudah diikuti sebanyak 3.486 peserta untuk Kabupaten Sanggau dan yang lulus hanya 57 orang saja. Oleh karena itu, bekerjalah dengan baik, ikuti aturan yang ada,” pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sanggau, Herkulanus HP ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 209 PNS di lingkungan Pemkab Sanggau menegaskan bahwa sesuai sumpah/janji yang diucapkan, PNS harus taat dan patuh kepada Undang-undang.
“Memang apa yang disampaikan pak Bupati tadi itu benar. Jangan ada PNS yang aneh-aneh ikut ormas atau kelompok-kelompok yang menyimpang, sebab kita sudah terikat sumpah, semua warga tidak hanya PNS harus patuh terhadap Undang-undang,” ujarnya.

Artinya, lanjut dia, jika pelanggaran tentu ada sangsi.
“Cuma selama ini kita belum menerima adanya laporan tertulis, kalau ada tetap kami proses,” tegasnya. Agar tidak ada PNS yang memiliki idiologi menyimpang, Herkulanus berharap pimpinan OPD masing-masing memanfaatkan apel pagi dan sore.
“Kitakam ada apel pagi dan sore, ya kita manfaatkan itu untuk kembali mengingatkan jati diri kita sebagai PNS bahwa kita abdi negara dan abdi masyarakat yang harus taat dan patuh kepada aturan negara,” tutur dia.

(dra)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top