Regional

Terbit Perpres Nomor 16 Pengadaan Barang dan Jasa Wajib Terbuka

Kubu Raya – Pemerintah komit melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti dengan sejumlah aturan teknis berikutnya. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Odang Prasetyo menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Aplikasi SPSE Versi 4.3 di Gardenia Resort Kubu Raya, Rabu (5/11).

“Dengan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut, akan dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia,” ujar Odang dalam sambutannya. Odang Prasetyo menuturkan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab berat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan program tersebut, jelas dia, harus melalui sejumlah tahapan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan kesemua hal tersebut wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.“Sehingga akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Odang mengatakan pengadaan barang/jasa bukan semata terkait proses untuk mendapatkan penyedia barang/jasa. Namun harus dimaknai secara luas bahwa dalam pengadaan barang/jasa terdapat peran penting dan strategis dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
“Pengadaan barang/jasa juga berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Karena itu, Odang Prasetyo meminta para peserta untuk mengikuti sosialisasi secara serius. Sehingga nantinya ilmu yang didapat bisa diaplikasikan pada seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.“Ikuti dengan sungguh-sungguh materi yang disampaikan narasumber agar dapat diaplikasikan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatannya dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum,” pesannya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Darwinsyah, mengungkapkan peserta sosialisasi berasal dari 36 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Ia mengungkapkan peserta berasal dari unsur pokja pemilihan barang/jasa, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE.

”Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuannya agar pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memahami aplikasi sistem pengadaan secara elektronik versi 4.3,” tuturnya.

(Ismail)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top