Busines

LPS Menggelar Gathering ” Membangun Ekonomi Indonesia Melalui Stabilitas Sistem Perbankan”

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Gathering Membangun Ekonomi Indonesia melalui stabilitas sistem perbankan di Mercure Hotel Pontianak

Pontianak – Lembaga Penjaminan Simpanan ( LPS ) menggelar kegiatan Gathering mengangkat tema “Membangun Ekonomi Indonesia Melalui Stabilitas Sistem Indonesia) di  Mercure Hotel, Jalan Ahmad Yani 1, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat Kamis,(06/12).

Kegiatan Gathering dihadiri oleh kepala Divisi umas LPS Nur Budiantoro, Dosen FEB Universitas Tanjungpura Beko Setiawan, Pimpinan Redaksi Tribun Pontianak Ahmad Suroso sebagai Moderator, Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, DR. Afrizal, SE.M.Si.

Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakata terhadap lembaga perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menggelar serangkajan kegiatan sosialisasi dan edukasi di Kalimantan Barat (5 – 6 Desembet 2018), antara lain melalui workshop media, talkshow radio, dan kuliah umum di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Melalui kegiatan ini, LPS ingin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penjaminan simpanan di bank gua mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

“Masyarakat akan merasa aman, tenang, dan pasti terhadap perbankan kalau mereka tahu bahwa ada program penjaminan simpanan dan memahami mengenai aturannya. Sehingga masyarakat tetap percaya dan terus menyimpan dananya di lembaga perbankan sebagai urat nadi perekonomian yang nantinya akan disalurkan oleh perbankan dalam bentuk kredit mendukung pembiayaan atau kredit usaha produktif dan bahkan pembangunan infrastruktur. Perbankan dan keuangan yang stabil adalah modal yang penting dalam membangun ekonomi nasional,”kata Beko Setiawan Direktur Group Peraturan LPS, pada media workshop yang diselenggarakan LPS, di Mercure Hotel, Pontianak Kamis,(06/12).

Selain sebagaj sarana membangun silaturahmi, melalui media workshop ini LPS juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dan mengingatkan kembali peran dan fungsi LPS sebagai salah satu lembaga regulator keuangan di Indonesia, bersama Bank Indonesxa (BI), Otoritass Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan R1. LPS adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen memiliki tugas dan fungsi untuk membeeikan Penjaminan simpanan di bank, melakukan penanganan terhadap bank gagal (resolusi bank ) dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan saat ini hanya berkedudukan di ibukota Jakarta, tidak memiliki jaringan kantor perwakilan di daerah.

”Pendirianan LPS dilatar belakangi oleh krisis moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu pemerintah menerapkan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh dimana kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari para pengelola bank. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang Undang No 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan LPS mulai hampir setahun kemudian (22 September 2005),” terang Beko.

Tahun 2016 lalu, Pemerintah RI dan DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dimana dalam UU tersebut, LPS mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain tambahan cara atau instrumen dalam melakukan resolusi bank, alternatif pendanaan melalui penerbitan surat berharga (obligasi) dan LPS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) ketika terjadi krisis yang ditetapkan oleh presiden.

Sesuai UU LPS, semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank pemerintah/ BUMN, bank swasta, bank daerah/ BPD, bank asing atau campuran, dan bank perkreditan rakyat (BPR) wajib menjadi peserta penjamjnan LPS. Hingga Oktober 2018, jumlah bank umum (bank BUMN, bank swasta, bank asing/campuran, bank daerah) sebanyak 115 bank, dan jumlah BPR/ BPRS mencapai 1.774 bank. Jumlah rekening bank umum, per Oktober 2018, mencapai 268.699 .387 rekening dengant totalnya mencapai Rp 5.645 triliun.

LPS selalu mengingatkan kepada masyarakat yang mempakan nasabah bank untuk memperhatikan ketentuan penjamman simpanan. Batas penjaminan simpanan saat ini adalah Rp 2 miliar per nasabah per bank. Nasabah juga harus memperhatikan persyaratan simpanan yang layak bayar ketika terjadi klaim penjaminan atau yang dikenal dengan syarat 3T, yaitu, pertama, Tercatat di pembukuan bank sehingga nasabah hams memastikan bahwa setoran dananya benar-benar tercatat di bank. Kedua, ngkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan, dimana bunga penjaminan yang berlaku sat ini adalah 6,75% untuk di bank umum, dan 9,25% untuk di BPR. Jumlah bank gagal yang pernah ditangani LPS sejak 2005 sebanyak 92 bank, dimana 91 bank dilikuidasi, dan 1 bank diselamatkan,”pungkasnya.

(Dri)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top