Busines

Warga Simpang Tanjung Minta Pembangunan Indomaret Dihentikan

Foto: Para Pekerja Tampak Sedang Mengerjakan Pembangunan Indomaret di Simpang Tanjung Kecamatan Tayan Hulu.

SANGGAU – Pesatnya pembangunan toko ritel (modern) seperti indomaret di seluruh tanah air, rupanya tidak berjalan mulus. Sejumlah warga, Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau misalnya, mereka meminta pihak Indomaret menghentikan sementara pembangunan toko ritel modern di wilayah mereka lantaran pembangunan tersebut tidak disosialisasikan ke warga dan pedagang kecil.

“Kami sebagai warga dan pedagang kecil tidak pernah dimintai pendapat terkait pembangunan Indomaret di tempat kami. Sampai sekarang tidak ada sosialisasi dari pihak Indomaret,” ujar salah satu warga Simpang Tanjung bernama Supeno kepada wartawan, Senin (7/1/2019).

Dikatakan dia, mestinya pihak pengelola mapun pihak Indomaret harus bersosialisasi terlebih dahulu kepada warga dan pedagang kecil di sekitar lokasi pendirian Indomaret tersebut.

“Harusnya tanya dulu ke warga dan pedagang, setuju atau tidak ada Indomaret di wilayah kami. Apalagi wilayah kami ini kan dusun, kalau harus bersaing dengan Indomaret jelas kami tidak akan mampu,” kata Supeno.

Untuk itu, ia meminta pihak desa dan kecamatan tidak memberikan rekomendasi terhadap pendirian Indomaret tersebut sampai ada kata sepakat dari warga dan pedagang sekitar.
“Kami minta pembangunan toko modern itu dihentikan sementara. Kami mau pihak pengelola atau pihak Indomaret datang untuk melakukan pertemuan dengan warga dan pedagang kecil,” pinta Supeno.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya. Herkulanus Joko. Dengan tegas ia meminta pihak Indomaret melakukan sosialisasi ke warga terkait rencana pendirian Indomaret tersebut.

“Ini tidak ada sosialisasi, eh pembangunan sudah dimulai. Harusnya tanya dulu ke warga, apakah setuju atau tidak. Jangan main kucing-kucingan,” ujarnya.

Ketua RT 01 Simpang Tanjung, Slamet ketika ditanya terkait aktivitas pembangunan tersebut membenarkan bahwa bangunan itu nantinya akan digunakan untuk toko atau gerai Indomaret.

“Sejumlah pekerja di situ sudah mengisi buku tamu atau melapor. Dan memang dari pengakuan pekerja di situ, bangunan itu nantinya akan digunakan sebagai toko Indomaret. Dan saya juga sudah sampaikan kepada pekerja untuk menyampaikan ke pihak Indomaret agar melakukan sosialisasi ke warga,” pungkasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Binjai, Heriyanto meminta pihak desa dan kecamatan tidak memberikan izin pendirian Indomaret tersebut sebelum mendapat persetujuan dari warga dan pedagang kecil.

Namun demikian, ia menegaskan, larangan pendirian Indomaret maupun Alfamart di tingkat dusun penting dilakukan untuk melindungi pedagang kecil.

“Keberadaan Indomaret maupun Alfamart memang membantu memudahkan masyarakat memperoleh atau membeli barang, tetapi jika tidak dikelola dengan baik atau dikontrol, waralaba itu akan menjamur dan mengeser pedagang kecil,” terang Heriyanto.

Ia tidak tahu seperti apa ketentuan dari pemerintah daerah ketika memberikan izin Indomaret maupun Alfamart masuk di Kabupaten Sanggau. “Tapi sedikanya perlu ada larangan-larangan bagi pihak waralaba dalam mendirikan toko atau gerainya. Misalnya hanya boleh dua atau tiga di setiap kecamatan atau tidak boleh sampai ke dusun,” ujar Heriyanto.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau, Syarif Ibnu Marwan Alqadrie mengatakan, terkait izin pendirian pasar modern seperti Indomaret ataupun Alfamart merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

“Kami sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Tentu dasarnya adalah adanya surat rekomendasi dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Jadi soal warga atau pedagang setuju atau tidak, yang lebih tahu pihak desa dan kecamatan,” ujar dia.

Anggota DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro mengatakan, apa yang menjadi kekhawatiran para pedagang kecil di desa sudah dirasakan para pedagang di kabupaten.

“Karena dengan kehadiran bisnis waralaba yang sudah tersebar di seluruh Indonesia tentunya tidak mampu disaingi oleh pedagang kecil. Keberadaannya dalam kota kabupaten juga harus dibatasi sehingga tidak mematikan usaha kecil,”pungkasnya.

Konggo mengingatkan, DPM-PTSP harus teliti sebelum mengeluarkan izin usaha toko modern tersebut.
“Kita tidak ingin keberadaan toko modern seperti Indomaret ini melanggar aturan. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana melindungi usaha kecil,” katanya.

(dra)

To Top