Nasional

Wow! Ganti Rugi Lahan Proyek Jembatan Landak Pontianak Belum Selesai

Pontianak - Mega Proyek Pembangunan Jembatan duplikasi Landak di Pontianak Timur dan Pontianak Utara Kalimantan Barat . menggunakan anggaran bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR direncanakan pada akhir tahun 2018 selesai, namun faktanya hingga bulan Maret Tahun 2019 pembangunan proyek tersebut masih berlangsung.

Molornya pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut ditenggarai karena proses pembebasan lahan yang belum tuntas hingga saat ini. Akibat belum tuntasnya ganti rugi lahan tersebut menimbulkan gejolak sosial dan komplen dari warga yang memiliki bangunan di lokasi dibangunnya jalan dan jembatan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga yang memiliki bangunan di Jalan Sultan Hamid II yakni Tarina, ia mengaku belum mendapatkan uang ganti rugi sepeserpun dari pemerintah, Tapi bangunan teras rumahnya sudah dirobohkan untuk pembangunan jalan,"ucapnya Kamis,(07/03)

"Saya sangat mendukung pemerintah membangun jalan dan jembatan untuk kepentingan umum mengurai terjadinya kemacetan. Tapi tolong pemerintah selesaikan dulu hak-hak saya seperti ganti rugi lahan dan bangunan yang terdampak proyek ini,"ujarnya.

Selain belum adanya ganti rugi lahan, menurut Tarina air PDAM juga selama tiga bulan sempat tidak mengalir akibat adanya pembangunan jalan dan jembatan tol duplikasi landak.

Terpisah Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Pontianak Fuadi Yusla ketika dikonfirmasi oleh media ini membenarkan, kalau ganti rugi lahan hingga saat ini belum selesai dan masih menunggu konsultan untuk menghitung lahan dan nilai bangunan tersebut untuk dilakukan ganti rugi.

Sementara, aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Sarmaji meminta kepada pemerintah kota Pontianak secepatnya untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang lahan dan bangunan nya digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

"Jangan alasan kepentingan umum lalu sebuah proyek merugikan masyarakat. Karena warga yang bermukim di lokasi dibangunnya jalan dan jembatan itu sudah bertahun-tahun sebelum adanya pembangunan jalan dan jembatan. Jadi pemerintah jangan asal gusur dan jangan asal bangun sebelum hak-hak warga diselesaikan yang berakibat menimbulkan gejolak.

Apabila proses pembebasan lahan masih ada masalah Sarmaji mengaku akan membentuk tim investigasi untuk mencari fakta dilapangan. Apapun alasannya sebuah proyek dilaksanakan melalui perencanaan dan kajian teknis dan rekayasa lapangan. Jadi semua sudah diperhitungkan, sehingga tidak ada alasan pelaksanaan sebuah proyek mengalami molor gara-gara proses ganti rugi lahan terkendala adanya gugatan di pengadilan.

Seharusnya proses ganti rugi lahan diselesaikan terlebih dahulu kepada masyarakat, baru pemerintah melaksanakan pembangunan. Bukan justru sebaliknya bangun dulu baru melakukan pembebasan lahan,"pungkasnya.

(Dri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top