Hukrim

LPPN RI Desak Polres Mempawah Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Wajok Hulu

Foto : Surat Panggilan Polres Mempawah kepada kades Wajok Hulu.

Pontianak - Kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Tahun 2014/2015 di desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah yang ditangani oleh penyidik Tipikor Polres Mempawah proses hukumnya hingga saat ini belum ada perkembangan dan terkesan mandek.

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Wajok Hulu HR ketika dikonfirmasi oleh media ini pada Sabtu,(04/05) meminta kepada penyidik Tipikor Polres Mempawah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana alokasi desa dan dana desa Wajok Hulu tahun anggaran 2014/2015.

"Saya meminta kasus dugaan korupsi dana ADD dan DD Desa Wajok Hulu diproses secara hukum sesuai kaedah hukum yang berlaku, karena dari hasil audit inspektorat kabupaten mempawah pada waktu itu ada temuan sebesar Rp 51 juta dugaan markup belanja barang. Uang 51 juta memang oleh kades sudah dikembalikan, namun satu Minggu kemudian ditarik lagi oleh kades dari Bank,"ucap ketua BPD Desa Wajok Hulu HR.

Lebih lanjut, HR menambahkan pada Tahun 2016 ada pembangunan halaman kantor desa yang biayanya bantuan dari perusahaan diwilayah Wajok Hulu. Bantuan tersebut berupa material, namun oleh kades pada tahun 2017 dibuatkan laporan seolah-olah pembangunan halaman kantor menggunakan anggaran dana desa dan permasalan tersebut sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dan inspektorat melalui lisan namun belum ada tanggapan,"ujar HR.

Terpisah, mantan Kades Wajok Hulu Abdul Malik ketika dikonfirmasi oleh media ini via telepon membenarkan, ia pernah dimintai keterangan pihak kepolisian tentang permasalahan dugaan korupsi alokasi dana desa dan dana desa Tahun 2014/2015 yang ditangani oleh penyidik Polres Mempawah.

"Iya benar saya pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan ini merupakan cerita lama yang diangkat kembali.nanti kita ketemu saya bisa tunjukkan bukti kwitansi kalau uang sudah dikembalikan. saya ini juga Wartawan PPWI bang,"ucap Abdul Malik.

Kemudian, Abdul Malik mengirimkan sejumlah foto proyek pembangunan saluran drainase yang dianggap asal-asalan dan mengatakan, Kapan ada waktu kita ke desa pak minta konfirmasi sama PLT kades dan selanjutnya ia kembali mengirim pesan elektronik via WhatsApp nanti kita ketemu ngopi,"pungkasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Dedy Arpandi, meminta kepada penyidik Polres Mempawah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi alokasi dana desa dan dana desa Wajok Hulu Tahun 2014/2015 yang dikelola oleh kades Abdul Malik.

"Saya meminta penyidik Tipikor Polres Mempawah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut, dan memberikan informasi perkembangan penanganan secara berkala. Sehingga bisa diketahui oleh masyarakat kasus tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

Apabila kasus dugaan korupsi dana desa Wajok Hulu ditangani penyidik Tipikor Polres Mempawah tidak tuntas kami dari LPPN Ri akan membuat laporan kembali kepada Tipikor Polda Kalbar dan aspidsus Kejati Kalbar hingga kasusnya jelas dan terang benderang.karena uang dana desa merupakan uang negara yang berasal dari rakyat sehingga penggunaan dan pengelolaannya harus sesuai aturan, transparan dan di pertanggungjawaban oleh kades,"pungkasnya.

(Dri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top