Politik

DPRD Kalbar Setujui Perda Pertanggungjawaban TA 2018

Pontianak - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi kalbar menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, di Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Rabu (3/7).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar M Kebing L dan dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah, Hj Suma Jenny Haryanti dan Ermin Elviani serta Sekda Kalbar A. L Lesandry dan dihadiri 45 Anggota dari 65 Anggota DPRD Kalbar.

Rapat paripurna ini bertujuan untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Akhir (PA) Fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

"Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dan persetujuan Dewan terhadap Raperda Provinsi Kalbar mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di mulai," sebut Ketua DPRD Kalbar M Kebing L.

Menurut Sekda Kalbat A.L Lesandry penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah Atas Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD dan Penetapan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.

"Saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan, yang telah melaksanakan fungsinya mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan Persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Semua ini dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien, transparan dan akuntabel," ucap A.L Lesandry saat mewakili Gubernur Kalbar H Sutarmidji menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar.

Selanjutnya, kewajiban yang harus kita selesaikan sesuai dengan Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 yaitu segera menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta berkewajiban menyampaikan jawaban atau penjelasan disampaikan ke BPK selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakilwakil Ketua dan Seluruh Anggota Dewan yang telah memberikan dukungan, kritik serta saran yang membangun kepada Eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dan aset, agar lebih baik lagi dimasa mendatang," ujarnya.

(Dika)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top