Regional

NCW Kalbar Apresiasi Gubernur Kalbar Tindak Tegas Perambah Hutan

Pontianak : Menanggapi adanya pemberitaan di salah satu media online, Gubernur Kalbar Sutarmidji akan bersikap tegas terhahadap pelaku perambahan hutan di Kalimantan Barat. NCW Investigator Kalimantan Barat Ibrahim. Myh sangat apresiasi atas langkah tegas Gubernur Kalbar yang baru beberapa bulan menjabat tersebut.

Ibrahim. Myh, NCW Investigator Korwil Kalbar sangat mengapresiasi langkah tegas Gubernur Kalbar tersebut, namun sebaiknya Gubernur semestinya tidak hanya menerima laporan secara sepihak yang tidak jelas yang seharusnya perambahan hutan tersebut terjadi di mana, kapan, siapa pelakunya dan berapa luasnya, sehingga tidak menimbulkan polemik di internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri, dikatakan Ibrahim. Myh, Rabu, (10/07).

Lebih lanjut, Ibrahim. Myh mengatakan, tata kelola perizinan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pelimpahan Perizinan dari Instansi Tehnis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor : 97 Tahun 2014. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017.

Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sejak terbitnya Peraturan Menteri LH dan Kehutanan RI Nomor : 54/MenLHK/Setjen/Kum 1/6//2016 Tentang tata cara pemberian dan perpanjangan Pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK. Maka semestinya partisioasi aktif dalam mendorong kewenangan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ke DPMPTSP Prov. Kalbar, hal tersebut tentu dapat dilihat upaya jajaran di Bidang PPH secara merathon berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dalam kurun waktu tidak terlalu lama dapat terbit yang berlandaskan hukum berupa Pergub yang terdelegasi pada kewenangan penerbitan izin semua di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar ke DPMPTSP Prov. Kalbar dan kemudian Pergub Nomor : 12 Tahun 2017 berhasil disusun dan di sahkan dan terlebih dahulu terbit dibandingkan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tebtang pendelegasian Kewenanangan ke DPMPTSP.

Selanjtnya dari hasil investigasi permasalahan perizinan dan non perizinan yang ada pada DPMPTDP Prov. Kalbar oleh Tim Korsupgah KPK pada bulan Mey 2018 yang dituangkan dalam Rencana Aksi Penerapan Aphkasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 – 2019 direkomendasikan bahwa pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP. Berdasarkan Peraturan Dirjend Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : p.7/V-BUHT/2014 Tanggal 23 Juli 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Usaha Pemanfaatan Hadil Hutan Kayu pada Usaha Hutan Tanaman Industri, RKT bukan merupakan izin, namunmerupakan bagian dari rencana makro yang dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan operasional tahunan.

“Saya menghimbau, PLT Kadis Kehutanan Provinsi Kalbar akan lebih mendayagunakan staf – staf atau para Kepala Bidang yang telah berpengalaman agar terwujudnya Good Gevernmand Tata laksana kerja yang lebih baik dan tertib. Walau ada permasalahan yang dilakukan.oleh oknum – oknum tertentu di Dinas tersebut tentu ada mekanisme pembinaan secara internal yang sesuai dengan mekanisme yang ada.

(dri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top