Regional

Sutarmidji Minta Distan TPH Tingkatkan Nilai Tukar Petani 100 Persen

Pontianak- Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi Kalbar untuk meningkat nilai tukar petani meningkat di daerah Kalbar.

Sebab ia melihat selama ini dana untuk dibidang pertanian yang saat ini cukup besar, namun nilai tukar petani masih rendah dibawah daerah yang ada di Indonesia.

“Saya minta nilai tukar petani di kalbar meningkat 100 persen, jika nilai tukar petani naik dampaknya mengurangi angka kemiskinan menurun khususnya di sektor pertanian,” kata H Sutarmidji, Jumat (9/8) dalam Pertemuan Koordinasi Upsus 2019 di Hotel Ibis.

Lanjutnya, penyumbang besar angka kemiskinan di sector pertanian karena berdasarakan temuannya banyak para petani masih di bawah rata-rata angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan terbesar disumbang dari sector pertanian, karena nilai tukar petani tidak lebih dari 100 persen, paling tinggi nilai tukar petaninya 96 persen tidak sampai 100 persen,” ujarnya.

Dirinya juga meminta penyuluh petani yang ada untuk lebih maksimal, sebab pemerintah sudah menggangarkan dana cukup besar bagi penyuluh dimulai dari pupuk, bibit, namun hasil yang didapatkan tidak maksimal.

“Peran penyuluh harusnya lebih maksimal, apa yang kurang dari pemerintah dari sector pertanian, apa yang belum bagi penyuluh, segala pupuk, bibit semua pemerintah telah berikan. Tapi apa hasilnya belum ada,” katanya.

Berdasarkan data yang dirinya terima dari dinas petanian, bahwa ada 529 ribu hektar luas tanam yang ada tidak sesuai dengan data yang ia terima.

Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 214 ribu hektar luas tanam para petani. Artinya bahwa data yang digunakan oleh Distan TPH tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh BPS.

“Saya ingin kita segala sesuatu program pekerjaan apapun harus belandasan pada data yang akurat, data yang sebenar-benarnya bukan data yang di prediksi. Kalau tidak berdasarkan data maka masalah pangan tidak akan selesai sampai dunia kiamat, saya maunya bekerja dengan data,” tegasnya.

Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan gabah penggilingan sebesar 1,6 juta ton, tapi yang ditemukan dirinya dari Bulog bahwa penyerapan gabah penggilingan 480 ton gabah penggilingan.

Menurutnya ada data yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
“Kebutuhan beras daerah Kalbar itu 540 ribu ton, lalu beras 460 ribu ton itu kemana ditanam lagi, tidakkan. Saya juga tanya ke Bea Cukai ada ngak beras kalbar yang di eksport keluar daerah, die (Bea Cukai) jawab tidak ada. Lalu saya tanya lagi ke die ada ngak beras luar masuk ke kalbar, die (Bea Cukai) jawab banyak. Ini fakta yang saya dapatkan,” tegasnya dengan Bahasa Melayu.

Dirinya berharap Distan TPH bekerja dengan data agar masyarakat dan para petani yang ada di Kalbar bisa merasakan hasilnya yang baik, guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan nilai tukar petani.

(Dika)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top