Regional

Polda Kalbar Gelar Pembahasan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pontianak - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono memimpin video conference persoalan pokok pembahasan Penanggulangan Bencana Karhutla Kalimantan Barat tahun 2019. di Graha Khatulistiwa Mapolda Kalimantan Barat pada Sabtu, 7 September 2019.

Dalam kesempatan itu, Didi Haryono menjabarkan berkaitan dengan kedatangan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang ke-11 kalinya datang ke Bumi Khatulistiwa itu agar dijadikan bentuk motivasi agar Kalbar menjadi semakin baik.

“Pergub Karhutla agar dijadikan satu landasan untuk ditindaklanjuti di tingkat lapangan. Karhutla di Kalbar, berdasarkan data terdapat 56 tersangka dari 45 laporan. Hal tersebut walaupun sudah ditindaklanjuti tapi masih terjadi bencana asap bahkan sampai mengganggu Tranportasi udara, dan berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu, upaya masiv yang dilakukan seharusnya adalah Pencegahan untuk tidak terjadi karhutla,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Didi Haryono

Hotspot per 7 September sebanyak 483, agar di jajaran Kalbar dapat efek deteren kepada oknum masyarakat/korporasi yang masih melakukan pembakaran lahan. Untuk menindaklanjuti karhutla, harus dilakukan sinergitas seluruh stakholder Kalbar, baik dari aspek preventif sampai dengan represif, sehingga kondisi dapat membaik.

"Di samping data karhutla dilakukan oleh perorangan juga ada dari korporasi, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengurangi terjadinya karhutla, yang mana tingkat provinsi pasti akan membackup apa yang dilakukan oleh tingkat kabupaten dalam hal penindakan karhutla,"tukasnya.

Kepala Biro Operasional Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Jayadi, menjelaskan hotspot di wilayah Kalbar hampir mendekati 3500, dan 4 hari terakhir sudah merata di seluruh kabupaten. “Polda Kalbar sudah melaksanakan patroli udara, dan didapat perlu dilakukan langkah yang tepat, yaitu Forkopimda telah melaksanakan rapat kecil, Satgas yang sudah dibentuk, yaitu satgas gabungan sampai hari masih bekerja di lapangan, dan satgas lain pun masih bekerja di lapangan. Namun, tidak terlalu berdampak pada perubahan yang signifikan.

“Berdasarkan Pergub nomor 39 tahun 2019 yang substansinya adalah apabila ada hotpsot di lahan konsesi yang ijinnya diterbitkan oleh bupati, apabila disengaja maka lahan konsesi akan dipending selama 5 tahun, apabila tidak sengaja maka akan dipending 3 tahun. Data polda Kalbar 1-31 agustus 2019, pada bidang kehutanan, Polda Kalbar sudah memiliki data beberapa korporasi yang lahannya terdapat hotspot, yang nantinya Per 7 September Roops Polda Kalbar akan meneruskan data hotspot, ke jajaran polda Kalbar, Bupati, dan Dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Florentinus Anum, menjabarkan, berkaitan dengan penanggulangan karhutla, sudah bisa dikatakan darurat karhutla, karena pada saat release rapat forkopimda, bahwa jarak pandang sudah dibawah 700 m. Hal tersebut seharusnya menjadi prihatin bersama, khususnya bagi para Bupati dan Wakil, serta dinas terkait.

“Berdasarkan data 1-6 september dalam bidang perkebunan terdapat 509 hotspot dan juga 101 perusahan yang lahannya terdapat Firespot tingkat kepercayaan 80 – 100 % Tingkat kabupaten, yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin konsesi, juga bertanggung jawab atas dampak karhutla yang dilakukan pemegang ijin konsesi,”pungkasnya.

Sumber : Humas Polda Kalbar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top