Politik

DPRD Sanggau Setujui Empat Raperda Inisiatif

Penandatanganan Draf Empat Raperda Oleh Pimpinan DPRD Dikuti Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot Senin,(09/09) Photo: Indra

SANGGAU - Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi unsur pimpinan lainnya memimpin sidang parupurna ke-13 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 DPRD Kabupaten Sanggau dalam rangka pembahasan empat Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2019, Senin (9/9). Hadir dalam rapat yang digelar di lantai III gedung DPRD Sanggau tersebut, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, 27 Anggota DPRD Sanggau, beserta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Dalam rapat tersebut, tidak terlihat satupun unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang menghadiri rapat, begitu juga tamu undangan lainnya. Kursi-kursi yang telah disiapkan terlihat kosong.

Rapat yang mengagendakan pendapat akhir fraksi terhadap jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD membahas empat Raperda inisiaf, Pertama, Raperda Tentang Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, Raperda Tentang Pelayanan Sosal Orang dengan Gangguan Jiwa. Ketiga, Raperda Tentang Penanganan Terhadap Gelandangan dan Orang Terlantar. Keempat, Raperda Tentang Perlindungan Guru.

Lima dari tujuh fraksi di DPRD Sanggau yang menyampaikan Pendapat Akhirnya, menyetujui empat Raperda tersebut. Ke lima fraksi tersebut adalah fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan fraksi Nasdem. Sememtara dua fraksi lainnya absen dalam rapat tersebut. Dua fraksi yang absen yakni fraksi Demokrat dan fraksi Partai Amanat Pembangunan.

Dalam pendapat akhirnya, ke lima fraksi tersebut menyetujui ke empat Raperda inisiatif untuk ditetapkan sebagai Perda. Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dihadapan sidang paripurna.

Ditemui usai menghadiri sidang paripurna, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot kepada wartawan menyampaikan, pemerintah daerah melalui bidang hukum akan menganalisa terkait empat Raperda inisiatif tersebut.
"Kalau memang eksekutif menyetujui itu ya mau bagaimana lagikan, ya harus kita terimalah," kata Ontot. Meskipun menyetujui, keputusan akhir persetujuan Raperda berada di Pemerintah Provinsi.
"Nanti provinsi yang akan mengevaluasi," pungkasnya

Sebelumnya, pihak eksekutif menilai dua dari empat Raperda tersebut mutatis-mutandis (sama dan serupa) dengan regulasi atau undang-undang lain yang sudah ada sebelumnya. Dua Raperda tersebut adalah Raperda Tentang Kabupaten Sanggau Ramah HAM dan Raperda Tentang Perlindungan Guru.

Terkait dengan Raperda Kabupaten Sanggau Ramah HAM, Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyampaikan bahwa, Pemda Sanggau pada prinsipnya tidak keberatan atas pembentukan Perda tentang Kabupaten Sanggau ramah HAM. Namun agar Raperda ini berdayaguna dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, maka Raperda ini perlu disempurnakan.

"Penyempurnaan tersebut berpedoman pada hasil fasilitasi Gubernur Kalbar. Hasil fasilitasi Gubernur Kalbar menyatakan bahwa norma yang tercantum dalam Raperda tentang Kabupaten Sanggau ramah HAM mutatis-mutandis (sama dan serupa) dengan norma hukum yang tertuang dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Disarankan supaya ditinjau kembali,”katanya

Lanjutnya, Hal serupa juga pada Raperda Tentang Perlindungan Guru. Eksekutif menilai ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dan dikaji intensif yakni mengenai urgensi dari pembentukan Perda tersebut.

“Mengingat isi materi muatannya sama dan serupa (mutatis-mutandis) dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan omor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan,”ujarnya.

Kukuh menambahkan, dalam perumusan substansi hukum hendaknya memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Untuk itu perlu dikaji kembali secara intensif mengenai pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Pengaduan Guru (UPHPG) serta unit konsultasi dan bantuan hukum (UKBH).

Mengingat, lanjutnya, organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melalui perangkat kelengkapannya yakni lembaga konsultassi dan bantuan hukum juga mempunyai peran yang sama dalam memberikan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.

“Perlu diketahui salah satu tujuan didirikannya PGRI adalah untuk menjaga, memelihara, memperjuangkan, membela. Serta meningkatkan harkat dan martabat guru, serta tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta solidaritas anggota organisasinya,”pungkasnya.

(dra)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top