Politik

DPRD Provinsi Kalbar Sahkan Perda Nomor 8 Tahun 2016

Sumber Foto : Humas Pemprov Kalbar

Pontianak – Rancangan peraturan daerah tentang tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah selesai dibahas dan di sahkan oleh DPRD, kedua Raperda tersebut telah selesai dibahas melalui Pansus DPRD dan telah dibacakan oleh para juru bicara pansus pada rapat paripurna DPRD Prov Kalbar, Rabu (25/9). Dan draf tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan Rapat dan diserahkan Kepada Pemerintah Provinsi kalbar untuk segera dijadikan Perda yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kalbar, A.L. Leysandri yang hadir dalam kesempatan itu.

Dalam sambutan Pendapat Akhir Kepala Daerah yang dibacakan oleh Sekda Kalbar mengatakan bahwa, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (PT. Bank Kalbar) sebagai sebuah Bank Milik Daerah, saat ini seluruh sahamnya dimiliki oleh 12 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemegang Saham Mayoritas, berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT. Bank Kalbar pada Posisi Juni 2019, total kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi hanya sebesar 49,50 persen atau lebih kecil dar 51 persen. Dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 persen, maka untuk menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan barfat harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar PT. Bank Kalbar, berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memposisikan kembali kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diatas 51 persen dan untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Kalbar serta menjaga pertumbuhan kegiatan usaha Bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok Bank Umum lainnya , maka sesuai rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar 250 Milyar Rupiah yang akan diberikan secara bertahap selama 5 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Dikatakannya pula bahwa  kebi8jakan untuk menambah penyertaan modal tersebut sangat beralasan dan logis dilakukan, disamping sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial, juga atas dasar pertimbangan bahwa hampir seluruh indikator kinerja keuangan PT Bank Kalbar, baik pada tahun buku 2918 maupun rata-rata tahun 2010sampai tahun 2019, berupa Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Kredit Bermasalah (NPL), Rasio Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) Rasio Rntabilitas Atas Aktiva (ROA)Rasio Rentabilitas Atas Ekuitas ROE, Rasio Pendapatan Bunga Bersih (NIM) maupun Rasio Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), terus berada pada posisi yang sangat sehat.

Dikatakan Leysandri, dalam rangka melaksanakan Perda dimaksud dalam DPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Prov Kalbar telah mengalokasikan anggaran untuk tambahan penyertaan modal PT. Bank Kalbarsebesar 50 Milyar rupiah, apabila Rancangan Perda tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalbar, dapat disetujui bersama antara DPRD Prov Kalbar dan Pemerintah Prov Kalbar, serta telah ditetapkan oleh Gubernur Kalbar.

Berkaitan dengan Rancangan Perda Tedntang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov kalbar, juga telah disetujui Tim Pansus DPRD Prov Kalbar, menurut Sekda Kalbar bahwa tidak hanya tepat fungsidan tepat ukuran, akan tetapi juga efisien dan efektif serta produktif guna membantu tugas-tugas Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Selain itu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah,  menurut Sekda tentunya akan memberikan manfaat, apabila kebijakan tersebut telah melalui proses pembahasan dan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

Sekda berharap, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut akan segera diproses untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan persetujuan, maknisme ini harus dilaksanakan agar Peraturan Daerah yang akan diundangkan dalam Lembaran Daerahdianggap tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena nya menurut Sekda apapun hasil dari persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi bersama-sama DPRD wajib mengikuti dan menyesuaikannya, kata Sekda.

Dengan telah disetujuinya 2 buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Sekda berharap, kepada Perangkat Daerah terkait dengan Peraturan Daerah ini untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit sesuai proses dan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Humas Pemprov Kalbar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top