Hukrim

Polda Kalbar Sepanjang 2019 Tangani 99 Kasus Karhutla

Pontianak – Bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berakhir dan aktivitas masyarakat sudah kembali normal, semua stake holder di Kalbar terus mencari solusi agar karhutla tidak menjadi agenda tahunan yang kembali terulang di tahun depan.

Kepala kepolisian daerah kalimantan barat, irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH menginisiasi focus group discussion (FGD) bersama GAPKI Kalbar dan GAPKI Indonesia serta semua stakeholders yang ada di kalbar bertempat di ballroom hotel inis Pontianak Rabu, 9 Oktober 2019.

Focus group discussion (FGD) yang membahasas penanganan karhutla dan mencari solusinya ini menghadirkan suatu konsep gagasan dari 5 narasumber yakni Gubenur Kalbar, Kapolda Kalbar, Pangdam XII Tanjungpura, pakar hukum kehutanan dan dirjen pengendalian perencanaan dan kerusakan lingkungan KLKH serta pelaksanaan penandatanganan Mou antara Polda Kalbar dengan Gapki.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar mengatakan masalah Karhutla adalah masalah kita bersama maka diselesaikannya harus secara bersama sama, kita semua sepakat kita semua kepingin sehat dan kita semua yang bisa mencegah Karhutla.

Berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, telah dilakukan dengan upaya preemtif dan upaya preventif. “Aparat bertindak, penegakkan hukum yang sudah kami lakukan adalah opsi terakhir. Kearipan lokal dibolehkan warga membuka lahan pertanian denga cara membakar 2 (dua) hektar, tetapi perlu diketahui ada ketentuan ketentuan yang harus dilaksanakan, misalnya : harus ada ijin dari kepala desa, tidak boleh ditinggal, situasinya tidak dimusim panas dan seterusnya, “ ujar Irjen Pol Drs Didi Haryono.

Sepanjang tahun 2019 sampai dengan bulan september, terdapat beberapa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di kalimantan barat.

“Polda kalbar sudah melakukan penyegelan terhadap 32 perusahaan yang lahannya terbakar. Data kasus karhutla polda kalbar sampai dengan 7 oktober 2019 terdapat sebanyak 99 kasus karhutla yang ditangani polda kalbar dan jajaran dengan luas lahan yg terbakar mencapai 1.147,88 hektar.
34 kasus dalam tahap penyelidikan, dan 65 kasus dalam proses penyidikan (dengan rincian 27 sidik, 31 tahap I, 6 kasus sudah tahap II, dan 1 kasus sudah P-21. Dari 65 kasus tersebut terdapat 3 kasus melibatkan korporasi dan total jumlah tersangka sebanyak 72 tersangka, 34 diantaranya telah dilakukan penahanan, “ ungkap Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono.

Lanjutnya, ada 6 rekomendasi yang disampaikan oleh Kapolda Kalbar, yakni :

1. Perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG, untuk tidak di release langsung ke khalayak umum, tetapi kepada pejabat/instansi terkait yang berkompeten, terutama dalam hal penanggulangan kahutla, contoh perkiraan curah hujan satu minggu ke depan, hal ini berdampak pada pelaku/masyarakat yang sengaja berbondong-bondong membakar lahan karena mengetahui akan adanya turun hujan.

2. Mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan terkait sanksi administrasi terhadap pelaku perorangan yang melakukan pembakaran lahan.

3. Agar perusahaan menyiapkan tower bukan hanya tower pemantau akan tetapi tower air di setiap lahan yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, yang sewaktu- waktu terjadi kebakaran dapat langsung melakukan pemadaman

4. Dana CSR yang di berikan dengan tepat sasaran dan juga bisa di berikan reward kepada para penjaga lahan perkebunan sebagai motivasi dalam bertugas.

5. Pemerintah daerah harus bisa membuat UMKM bagi petani dengan mengalihkan lahan-lahan yang dapat menunjang kelangsungan hidup petani sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional.

6. Kepada dinas pendidikan diharapkan penanggulangan masukan ke pendidikan khususnya bagi pelajar smp dan sma dengan tidak melepaskan ke arifan lokal yang berlaku di masyarakat, karena pelajar sebagai penerus dan penjaga dalam mengelola kelangsungan hidup ke depan.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalbat, H. Sutarmiji SH M.Hum menekankan perlu pembenahan data kawasan lahan konsensi perusahaan. “ketika menerima titik konsensi, maka Perusahaan bertanggung jawab secara hukum. Kita mencoba menghilangkan masalah. Hindari cara cara curang dan kelola lahan harus dengan hati jangan dengan nafsu, “tegas Gubernur Kalbar Sutarmidji.

CSR harus digunakan dengan jelas sesuai kebutuhan masyarakat. “Solusinya mari kita sama sama bantu wujudkan program Desa mandiri yang didalamnya terdapat 53 indikator dan apabila masyarakat sejahtera dan mendapat edukasi pertanian yang baik dan benar maka semua akan mendapat manfaatnya, “ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Selain itu ia mengingatkan, masih adanya perusahaan sawit yang tidak mau gabung dalam organisasi yang mewadahinya.

“Masih ada perusahaan perkebunan sawit di Kalbar yang tidak mau gabung dalam organisasi GAPKI Kalbar, maka dari situ saja bisa dilihat ada niatnya yang kurang bagus dari perusahaan. Karena bagaimanapun organisasi tentunya untuk memajukan perusahaan. Dari 350 perusahaan sawit yang ada di kalbar, hanya 59 yang masuk Gapki, “tutupnya.

Sumber : Humas Polda Kalbar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top