Hukrim

BNN RI : Daun Kratom Masuk Kategori Golongan 1 Narkotika

Pontianak - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Drs. Heru Winarko mengeluarkan sikap kalau daun Kratom masuk dalam kategori golongan 1 didalam narkotika. Hal tersebut disampaikannya ketika menggelar kegiatan Focuss Group Discussion di Hotel Orchardz Pontianak Selasa, 5 November 2019.

Bahkan Drs Heru Winarko mengatakan, kalau efek yang ditimbulkan dari daun Kratom bisa 13 kali lipat dari morfin.

"Terkait tanaman kratom ini telah menjadi polemik oleh sebab itu pemerintah terus melakukan pendalaman dan kajian tentang kandungan Daun kratom," Kata Kepala BNN RI Komjen Drs Heru Winarko pada Selasa, 5 November 2019.

Sementara itu Gubernur Kalbar H. Sutarmidji meminta Badan Narkotika Nasioanl (BNN) harus mengkaji ulang dengan daun Kratom yang sangat membahayakan.

"Harus ada kajian lebih lanjut dan mengenai tata kelola dauan kratom ini" kata H. Sutarmidji saat memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion mengenai tanaman Kratom yang diadakan BNN Pusat di Hotel Mercure.

Dikatakannya, dengan adanya aturan pelarangan, maka menurutnya pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat agar penghasilan mereka tidak hilang.

Saat ini disebutnya pemerintah harus mempersiapkan masa transisi selama lima tahun. "Kita harus mencari model penggantinya apa, makanya tadi itu semua masalahnya kita tampung dan kita kaji satu persatu," jelasnya.

Ada yang bilang manfaatnya untuk bahan obat, nah itu nanti pemanfaatannya itu gimana dan harus di produksi di skala farmasi dan tidak bisa tidak segala farmasi dan sudah melalui kajian-kajian dan kajian itu tidak sebentar untuk menjadikan sesuatu menjadi bahan obat walaupun di dalam kandungannya bisa untuk masalah kebugaran dan menghilangkan rasa nyeri salah satunya.

"Tata kelolanya itu juga harus kita kaji dan berikan serta usulkan kepada pusat karena bagaimanapun aturan-aturan tentang ini tidak bisa Parsial di Provinsi karena barang ini bukan hanya di Kalbar tapi ada di Daerah lain misalnya di Jawa, sehingga nanti regulasinya tetap pada pusat antar Kementerian. Tangani masalah negatifnya pun antar Kementerian tidak hanya BNN, BNN kan dalam pisotropika kemudian zat adektif itu BNN," ujarnya.

Kalau untuk Regulasi, masih katanya, penanganan ini Insyaallah nanti bersama Pemda Kapuas Hulu lebih banyak ajak diskusi dan hasil kajian-kajian itu juga harus di tangani secara rasional.

"Kalau Kimia tidak segampang yang di ucapkan, untuk mengurai zat-zat yang di dalam kratom itu perlu penelitian mendalam. contoh misalnya minyak bumi ada yang menjadi aftur, bensin, solar dan ada yang jadi aspal jadi cara menguraikannya itu perlu adanya teknologi," jelasnya.

Dijelaskannya, kalau teknologi sudah ada maka zat yang ada di dalam ini bisa dijadikan ini dan sebagainya jadi itu kajiannya.

"Intinya, kita tetap memperhatikan masalah pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan masyarakat,"pungkasnya.

(Rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top