Regional

Wagub Kalbar: Pembangunan Untuk Kepentingan Umun Harus Terencana

Pontianak - Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan berharap pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat terencana dengan baik dan tidak ada lagi korban penggusuran.

"Biasanya, pembebasan lahan meninggalkan korban dari masyarakat yang terbengkalai," harap H Ria Norsan, Senin (11/9) saat membuka Sosialisasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Hotel Mercure Pontianak.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar memiliki 400 an permohonan pengandaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum dan sekarang, yang selesai baru 13 persil sertifikat yang diterima dan menjadi aset Pemprov Kalbar.

"Sisanya sedang diurus, mudah-mudahan, dalam 2 Tahun Anggaran, semoga bisa selesai," jelasnya.

Mantan Bupati Mempawah juga berharap dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 akan lebih baik kedepannya dan persoalan pengandaan tanah akan lebih baik lagi serta tidak meninggalkan korban yang terbengkalai akibat pengusuran.

"Sudah banyak terjadi korban, bahkan di Kalbar, tetapi ini dimasa lalu, tentunya juga berdasarkan Peraturan masa lalu," jelasnya.

Dijelaskannya, Pemprov Kalbar sangat mendukung Pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Kepantingan Umum, terutama di
tahap Persiapan yang menjadi kewenangan Gubernur dengan produk Penetapan Lokasi.

"Mudah-mudahan, aturan Pengadaan Tanah yang sekarang ini lebih sempurna, dan lebih baik," pesannya.

Seperti yang telah kita lakukan, yaitu pengadaan tanah di Kabupaten Sambas PLBN (Pos lintas Batas Negara) Aruk Kabupaten Sambas Pengadaan Tanah Jalan Batas Serawak-Aruk, Kabupaten Sanggau Pengadaan Tanah PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau Pengadaan Tanah Jalan Nasional
Kembayan, Kabupaten Kapuas Hulu Pengadaan Tanah Jalan Nasional
Serawak-Badau, Kabupaten Mempawah Pengadaan Tanah Zidam/Kodam XII/Tpr,
Kabupaten Mempawah Pengadaan Tanah Pelabuhan Kijing, dan Kota Singkawang Pengadaan Tanah Bandara Udara.

Kenudian, Ada pengadaan tanah yang sekala kecil kurang dari 5 ha, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten /Kota, tetapi masih ada beberapa kendala, seperti pembebasan tanah untuk jembatan
Landak II Kota Pontianak. Adapun rencana Pengadaan Tanah untuk Bandar Udara Sukadana Kabupaten Kayong Utara, yang saat ini sudah sampai pada tahap
Persiapan.

"Pemprov Kalbar sangat mendukung, dan mudah-mudahan Bandara Udara Sukadana dapat segera terealisasi dan terwujud," ujarnya.

(Dika)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top