Politik

Dikdik Sadikin Jabat Kepala BPKP Kalbar

Pontianak - Mantan Direktur Pengawasan Akutabilitas Keuangan Daerah Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah di Jakarta Dikdik Sadikin Dilantik dan Dikukuhkan sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar menggantikan Raden Suhartono di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/2).

Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh  berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar yang baru saja dilantik dan dikukuhka dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Kalbar, stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Ini menunjukkan bahwa seluruh aparat pemerintah di Provinsi Kalbar berkomitmen untuk bersatu padu dalam sinergi untuk mengemban amanah penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan fokus pada pelayanan masyarakat. Semoga semangat ini dapat senantiasa
kita jaga demi keberhasilan pembangunan bangsa," kata Kepala BPKP Pusat dalam sambutan yang disampaikan Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto saat Pelantikan dan Pengukuhan Kepala BPKP Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, Pembangunan yang berkelanjutan merupakan tugas pemerintah yang harus diselenggarakan di
seluruh penjuru negeri. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Pemerintah harus mampu untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan (sent), namun manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat (delivered).

"Pemerintah saat ini tidak hanya peduli pada aspek pencapaian hasil (program delvery) semata, namun pemerintah juga sangat memperhatikan aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan program," jelasnya.

Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut secara bersamaan, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa belanja pemerintah dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara akuntabel, serta
bersifat berkelanjutan.

Presiden telah menyampaikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025. Sehingga RPJMN 2020-2024 menjadi vital, yang akan mempengaruhi pencapaian target
pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income
country) yang memiliki kondisi infrastruktur,
kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

"Sebagai bagian dari aktor pembangunan, tentunya kita selaku agensi pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk ikut berkontribusi pada upaya mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan melalui
bidang tugas yang diamanatkan," ujarnya.

BPKP, dalam hal ini, masih kata Deputi Kepala BPKP berupaya untuk berkontribusi merndorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan
(meningkatnya kesejahteraan masyarakat) melalui pengawalan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.

"Komitmen ini dilakukan melalui berbagai macam dimensi, seperti pengawalan program prioritas pembangunan, pengamanan aset negara/ daerah, peningkatan ruang fiskal, dan penguatan tata kelola pemerintahan," jelasnya.

Dijelaskannya, Kontribusi BP'KP tentunya kami harapkan tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat. Kita menyadari bahwa berbagai tugas penting pembangunan justru berjalan di daerah.

Terkait dengan itu, BPKP juga berkomitmen untuk ikut membantu pembangunan di daerah, dengan harapan dapat memberikan nilai tambah (khususnya bagi pemerintah daerah) dalam memitigasi risiko-risiko
pembangunan, sehingga kegagalan pembangunan dapat dihindari.

"Penting bagi kita menyukseskan penyelenggaraan untuk dapat bersinergi dan berkoordinasi, dalam upaya bersama untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan," harapnya.

Dengan memantaatkan perkembangan teknologi, upaya membangun akuntabilitas juga kemudian diterapkan melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Sebagai contoh, BPKP telah
mengembangkan Aplikasi SIMDA (SIMDA
Keuangan, sIMDA Gaji, SIMDA Perencanaan, dil), sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk menjaga pemerintahan. Dalam aplikasi-aplikasi tersebut, ditanamkan berbagai fitur pengendalian, sebagaimana diharapkan terbangun melalui implementasi SlPIP.

Contoh lainnya, untuk membantu aparat pemerintahan desa mengelola keuangannya secara akuntabel, BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri telah
mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Kehadiran aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintah daerah dan desa untuk mampu berakuntabilitas tanpa terkendala isu kompleksitas praktik akuntansi, kerumitan peraturan, beratnya pekerjaan klerikal, ataupun hambatan biaya.

"Akuntabilitas yang telah dibangun dengan baik sekalipun, dapat terancam efektivitasnya oleh tiga hal: intervensi, pengabaian sistem, dan kolusi. Hal ini mungkin dapat menjelaskan fenomena masih banyaknya kasus kecurangan (misalnya OTT oleh KPK) meskipun SPIP sudah dibangun dan kapabilitas APIP sudah ditingkatkan," pesananya.

Oleh sebab itu, harus pula disadari bersama bahwa membangun sistem dan pengawasan intern harus tetap dibarengi dengan upaya pembinaan intergitas pegawai.

(Dika)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top