Regional

Gubernur Kalbar Puji Inovasi Nontunai Kubu Raya

Kubu Raya - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melalui Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman memuji inovasi penyaluran keuangan desa secara nontunai yang diterapkn di Kabupten Kubu Raya. Hal ini di sampaikan Syarif Kamaruzaman mewakili Gubernur Kalbar saat mengahadiri penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi nontunai desa dan sosialisasi pengeleloaan keuangan desa tahun anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati, Kamis (27/2).

Kamaruzaman mengatakan, salah satu upaya peningkatan kualitas keuangan desa adalah dengan pola transaksi nontunai, dalam pelaksanaan pengelolaan keungan desa pola ini diharapkan mampu memberikan dampak, baik dalam peningkatan transaksi dalam konteks transparasansi dan akuntabilitas keuangan. Sehingga, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan dan melindungi hak-hak masyarakat dan membangun budaya cashless bagi masyarat.

“Jadi, tidak lagi menggunakan tunai, tapi sudah mulai dengan transaksi nontunai,” tegasnya.

Ia menegaskan, terobosan yang dilakukan oleh Bupati Kubu Raya ini, merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan dapat dipastikan sangat membantu para Kepala Desa dan perangkatnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya memberikan apresiasi atas inovasi yang telah diterapkan dan diwujudkan di Kabupaten Kubu Raya. Ini dapat menjadi pelopor bagi kabupaten/kota di Kalimantan Barat," kata dia.

Ia menjelaskan, sebagai mana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kuangan Desa, bahwa pemanfaatan anggaran desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta percepatan mengejar klafikasi desa mandiri , akan sangat tergantung pada tata kelola desa itu sendiri.

“Hal ini dikarenakan syarat mutlak seluruh proses pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa dijalankan dengan prinsif good goverment. Terutama trnsfaran dan akuntbel dari tahap mulai dari perencanaan , penganggaran, pelaksanaan hingga tahap pelaporan dan monitoring evaluasinya,” katanya.

Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan desa akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang juga akn mengkibatkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, sehingga terjadi pengurangan kesenjangan antar wilayah yang akan berdampak pula pda peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Percepatan pencapaian desa mandiri melalui indeks desa membangun tidak hanya bergantung dari desa itu sendiri, melainkan justru peran besar dan signifikan dari pemerintah, mulai dari desa yang harus dan dalam rancangan desain peta jalan dan peta kerja untuk memperkuat fokus pemenuhan hak-hak dasar warga pedesaan serta penguatan nilai tambah dengan hilirissi produk-produk baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan dan sumber energi terbarukan

“Dengan kata lain arah kebijakan di desa harus tepat dan fokus pada konsistensi dan komitmen yang nyata dalam menentukan keberhasilan kemandirian desa,” tuturnya.

(Aj)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top