Kesehatan

Sekda Kalbar Buka Rakor Sosialisasi BPJS Kesehatan

Photo : Sekda Kalbar membuka rakor BPJS kesehatan

Pontianak - Sekda Kalbar A.L Leysandri membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/6).

Sosialisasi ini berkenaan dengan BPJS yang dibentuk oleh UU Nomor 24 Tahun 2011 berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum yaitu Sistem Jalinan Sosial Nasional yang berdasarkan Asas , Manfaat, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Sekda Provinsi Kalbar A.L Leysandri Tujuan Pertemuan ini untuk mencapai komunikasi yang baik dengan seluruh Forum Pemangku Kepentingan Utama terkait dengan Program JKN KIS ini meliputi penyampaian saran dan gagasan, masalah, serta perumusan rencana kerjasama yang strategis dan tentunya untuk mencapai pemahaman yang sama, dalam medukung Program JKN KIS, terwujudnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlangsungan Program JKN KIS, Sebagai Koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional.

"Cakupan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Provinsi Kalbar belum mencapai 95% sesuai dengan road map JKN KIS Nasional, yang harusnya dicapai Universal Health Coverage satu jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019," kata A.L Leysandri saat membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepada Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Melalui  Video Conference Di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Kemudian, untuk Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan terakhir yaitu urutan ke 34, perkembangan pencapaian peserta JKN KIS di Kalbar sampai bulan juni 2020 sebanyak 3.801.759 jiwa atau 69,89 % dari Jumlah penduduk 5.443.030 jiwa penduduk Kalimantan Barat masih terdapat 1,6 juta penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, cakupan JKN Provinsi kalimantan Barat yang tertinggi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 82,22% dari jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara dan terendah di Kabupaten Sambas sebesar 59,44% dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas.

Sementara itu, untuk menindaklanjuti Perkembangan Forum Komunikasi Kepada Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat  yang dilaksanakan tanggal 12 Mei 2020 yang lalu maka dilakukan Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.77 Tahun 2018, dari usulan Kabupaten/Kota tahun 2019, Pemprov Kalbar sudah menyalurkan bantuan iuran JKN kepada 10 Kabupaten / Kota sebesar Rp. 19.160.582.400,00 masih ada 4 Kabupaten/Kota yang tidak mengajukan usulan yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengayang, Kabupatenn Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu, dari 10 Kabupaten/Kota yang menerima bantuan Pemprov Kalbar hanya 5 Kabupaten/Kota yang merealisasikan bantuan tersebut yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Melawi sedangkan 5 Kabupaten/Kota yang tidak merealisasikan bantuan Pemprov Kalbar yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Saat ini total bantuan iuran JKN dari Pemprov Kalbar yang terealisasi  sebesar Rp 1.744.803.000,00 dan masih tersisa 17 miliar lebih. Untuk tahun 2020 masih 5 Kabupaten yang merealisasikan sisa bantuan tersebut yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Melawi.

"Sebagai tindak lanjut Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan usulan bantuan Iuran JKN KIS dan Kab/Kota yang sudah mengajukan usulan tapi belum merealisasikannya agar menyampaikan alasan dan saran agar bantuan dari Pemprov dalam terealisasikan untuk membantu masyarakat terutama yang terdampak pandemik Covid-19,". pintanya.

Kemudian Sekda Kalbar A.L Leysandri juga meminta Dinas Sosial Kabupaten/Kota segera melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan tidak mampu agar segera mengusulkan melalui bantuan iuran Provinsi sesuai Peraturan Gubernur No.77 tahun 2018 kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan Dinas Sosial untuk memastikan data yang diusulkan sudah valid dan sama dengan data Dinas kependudukan dan catatan sipil.

(Dika)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top