Nasional

Demo DPRD Kalbar, FKPPI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Photo: Anggota FKPPI Kalimantan barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kalbar menolak RUU HIP

Pontianak - Sejumlah anggota FKPPI Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalbar menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara pada Jumat, 3 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB.

Para pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalbar mengendarai sepeda motor, beberapa mobil, membawa sejumlah bendera berwarna merah putih dan membawa sepanduk bertuliskan tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP).

Setelah menyampaikan aspirasi sekitar 30 menit didepan kantor DPRD, akhirnya sejumlah anggota FKPPI yang dipimpin oleh Ketua FKPPI Kalbar Nugroho Riyadi diberikan kesempatan berdialog dengan anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat. Dialog yang berlangsung sekitar 40 menit itu anggota DPRD bersepakat menolak RUU HIP dan kan melanjutkan aspirasi FKPPI Kalbar kepada DPR RI di Jakarta.

Ketua FKPPI Kalbar, Nugroho Riyadi mengatakan, dalam aksi unjuk rasa tersebut ia dengan tegas menolak RUU HIP yang sedang dibahas di DPR RI. Dan meminta kepada DPR RI untuk tidak lagi melanjutkan pembahasan RUU HIP tersebut, karena apabila terus dilanjutkan dikhawatirkan akan menganggu ideologi Pancasila.

"Kami dari FKPPI Kalbar meminta kepada DPR RI untuk tidak lagi melanjutkan pembahasan RUU HIP, karena RUU HIP bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apalagi Pancasila mau dirubah menjadi ekasila dan Trisila tidak perlu lagi karena Pancasila sudah final,"ujar Nugroho Riyadi pada Jumat, 3 Juli 2020.

Nugroho melanjutkan, agar aspirasi FKPPI oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar secepatnya disampaikan kepada DPR RI sehingga pembahasan RUU HIP segera dihentikan dan di batalkan."Saya berharap aspirasi kami secepatnya disampaikan kepada DPR RI agar pembahasan RUU HIP dihentikan,"kata Nugroho.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno dari fraksi PDIP Perjuangan mengatakan, bahwa posisi DPRD dalam menerima aspirasi dari FKPPI bukan yang memutuskan, tetapi akan meneruskan aspirasi FKPPI kepada pihak-pihak terkait terutama pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kami dari DPRD Provinsi Kalbar akan meneruskan aspirasi teman-teman FKPPI kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Karena posisi kami di DPRD Kalbar bukan yang memutuskan. Dan nanti segala keputusan ada di DPR RI pusat,"ujarnya.

Lebih lanjut, Sudarno mengatakan, bahwa Rancangan undang-undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP) adalah inisiatif DPR RI atau lebih tepatnya inisiatif badan legislasi DPR RI. Karena inisiatif DPR RI tentu usulannya di dukung oleh mayoritas fraksi, apabila hanya didukung satu dua fraksi tentu tidak bisa menjadi usulan DPR.

"Terkait RUU HIP usulannya didukung oleh mayoritas fraksi di DPR RI, dan kami memiliki dokumen. Usulan itu sebelum ada respon dari masyarakat, Setelah mendapatkan respon dari masyarakat seakan ramai ramai menolak sebagai pengusul,"katanya.

(Rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top