Politik

Ini Harapqn Kapolda Kalbar, Terkait Pilkada di Tengah Pandemi Corona

Pontianak - Kapolda Kalbar Irjen Pol R Sigid Tri Hardjanto mengatakan tantangan pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi dan masa normal baru (new normal) ini masih terus dibayangi hakikat ancaman penularan virus covid-19, walaupun Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 terkait Protokol Kesehatan pelaksanaan Pilkada di situasi Pandemi memiliki relevansi dan signifikansi yang kuat.

Namun tantangan berat penyelenggaraan Pilkada di momen pandemi ini tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaraan Pilkada dapat berhasil.

"Kami berharap, Pilkada di tengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi kluster baru penularan virus covid-19 baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara khususnya petugas Pilkada di lapangan," harap Kapolda Kalbar dalam sambutan yang disampaikan oleh Waka Polda Kalbar Brigjen Pol Imam Sugianto, Selasa (28/7), saat menghadiri FGD Membangun Etika Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru yang di Gelar DPW LDII Kalbar di Hotel Golden Tulip.

Dikatakannya, peta sebaran covid-19 di daerah pelaksanaan Pilkada cukup penting dalam rangka menerapkan protokol kesehatan.

"Jika tak diantisipasi dengan baik, maka Pilkada justru melahirkan masalah baru baik dari sisi teknis maupun nonteknis," pesannya.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 ini, masih kata Kapolda Kalbar dalam sambutannya, menjadi persoalan dalam pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid 19 dan merupakan tantangan serius bagi penyelenggara.

"Pihak penyelenggara Pilkada harus memastikan keamanan dan keselamatan pemilih atas ancaman penularan covid-19 pada saat melakukan pencoblosan," ingatnya.

Di samping itu, Sosialisasi pelaksanaan Pilkada harus lebih maksimal, namun opsi mengurangi sosialisasi penyelenggaraan Pilkada karena alasan pandemi merupakan opsi yang kontraproduktif.

"Hal ini mengingat ancaman rendahnya partisipasi masyarakat membayangi Pilkada serentak tahun 2020 di musim pandemi ini," jelasnya.

Kemudian penyelenggara dituntut untuk melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Masalah lainnya, yakni peluang praktik politik uang (money politic) di tengah pandemi. dimana kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 ini dapat menjadi alasan bagi para kandidat untuk membagi-bagi uang, sembako dan sejenisnya atas nama bantuan sosial. Di tengah kondisi pandemi ini, ruang praktik politik uang seolah menemukan momentumnya.

Dijelaskannya, Pilkada di momen pandemi perlu ditekankan pada dua hal yakni, memastikan teknis penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ini harus berjalan dengan baik.

Persoalan partisipasi pemilih, keselamatan pemilih dan penyelenggara, harus dipastikan tidak ada permasalahan.

Kemudian, memastikan dalamĀ  penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dapat berjalan dengan aman dan lancar di setiap tahapannya.

Terkait dengan pengamanan pada setiap tahapan-tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 7 wilayah di Provinsi Kalbar, pihak Polri/Polda Kalbar beserta jajaran melakukan regulasi pengamanan diantaranya,pada tahap pendaftaran akan dilibatkan 1/3 kekuatan personil.

Pada tahap penetapan paslon akan dilibatkan 1/3 kekuatan personil, pada tahap kampanye akan dilibatkan 1/2 kekuatan personil, pada tahap pungut dan hitung suara akan dilibatkan 2/3 kekuatan personil dan pada tahap pelantikan akan dilibatkan 1/3 kekuatan personil.

Menjelang tahapan kampanye hingga penetapan pasangan calon hasil Pilkada, Polda Kalbar beserta jajaran melakukan simulasi pengamanan untuk tahapanĀ  kampanye hingga penetapan pasangan calon hasil pilkada, dimana menurut potensi kerawanan yang mungkin banyak terjadi pada tahapan tersebut, dan Polri juga bekerja sama dengan TNI serta Stake Holder terkait, baik Pemerintah dan penyelenggara Pilkada untuk saling bersinergi dalam mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalbar yang bermartabat.

Dikatakannya lagi, Pihak Polri wajib menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada, dimana setiap anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis, kemudian apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada, pihak Polri bekerja sama dengan Bawaslu dan Kejaksaan dalam wadah Gakkumdu.

"Diharapkan selama tahapan Pilkada masing-masing dari penyelenggara sampai kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dalam era kebiasaan baru. Setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

(Dika)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top