Hukrim

Walikota Pontianak : Jangan Beri Ruang Gerak Prostitusi Anak

Photo : Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono

Pontianak - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi menuntut komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam masalah prostitusi anak di bawah umur. Aksi digelar pukul mulai 09.00 WIB di Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (30/12/2020).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi apa yang disampaikan mahasiswa terkait penanganan kasus prostitusi anak di bawah umur di Kota Pontianak. "Kita akan dorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan, pencegahan dan penindakan serta pembinaan secara komprehensif," katanya.

Pihaknya akan menemukan keberadaan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) untuk menyimpan anak-anak yang bermasalah, termasuk anak yang terlibat dalam prostitusi juga akan dibina di PLAT. "Jika anak tersebut berhasil dibina, maka akan dikembalikan kepada keluarganya," tuturnya.

Edi menambahkan, terkait prostitusi anak di bawah umur yang marak di hotel-hotel, memang ada pihak hotel yang kooperatif melaporkan aktivitas prostitusi di hotelnya. Namun ada pula hotel yang melakukan pembiaran. Untuk itu, pihaknya akan melakukan tindakan tegas hingga penutupan tempat usaha. "Kita tidak akan memberikan ruang gerak kepada tindakan prostitusi anak di Kota Pontianak," ungkapnya.

Dia menyayangkan keberadaan pihak sekuriti atau petugas hotel yang semestinya bisa mencegah aktivitas prostitusi di hotel tersebut. Sebab setiap tamu yang akan menginap pasti menggunakan KTP. "Jika mereka beralasan tidak ada tenaga hal yang tidak logis. Seharusnya tidak and-merta mengutamakan pemasukan tetapi juga pengurangan masa depan anak-anak Kota Pontianak," ucapnya.

Ketua KAMMI Kalbar, Ihzal Muhaini menyatakan, aksi yang dilakukan KAMMI ini bertujuan mengawal dan meminta komitmen Pemkot Pontianak dalam kasus prostitusi anak di bawah umur yang marak akhir-akhir ini. Hal ini mungkin disebabkan karena pandemi dan faktor lainnya. "Maka pada hari ini kami melakukan aksi untuk meminta komitmen Pemkot Pontianak untuk menjalankan peraturan Wali Kota (perwa) yang sudah ada tentang perlindungan anak," katanya.

Ia meminta maaf kepada Pemkot Pontianak serius untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terjerat kasus prostitusi online. Sebab kejadian tidak dilakukan pembinaan, dikuatirkan mereka akan kembali perbuatannya. "Tuntutan yang disampaikan lewat Pemkot Pontianak membuat perwa tentang tindakan tegas terhadap pihak hotel yang membuka atau menggairahkan prostitusi online," sebutnya.

Kemudian, lanjut Ihzal, dalam perwa tersebut harus memuat denda bahkan sampai pada tindakan penutupan hotel yang membiarkan aktivitas prostitusi di hotelnya. "Kita minta adanya perwa yang lebih tegas untuk menindak bahkan sampai penutupan hotel," tegasnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top