Rugikan Negara Rp8 Milyar Pejabat Bank dan Kontraktor di Bui

  • Whatsapp
Photo : Kejati Kalbar menggelar press rilis pengungkapan kasus korupsi fasilitas kredit fiktif pada Selasa (23/02/21)

Pontianak – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat kembali menahan 6 tersangka berisial PP, SK,JDP, KD, DWK dan A dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa di salah satu Bank di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tahun 2018.

Selain menahan 6 tersangka, Kejati Kalbar juga turut mengamankan barang bukti diduga hasil korupsi kredit fiktif sebesar Rp1,5 Milyar. Uang tersebut juga dihadirkan saat digelar press rilis diruangan lantai 3 Kejati Kalbar. Uang dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu tampak ditupmuk didepan awak media.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi menjelaskan, bahwa ke 6 tersangka yang dilakukan penahanan telah melakukan tidak pindana korupsi secara bersama-sama pemberian fasilitas kridit pengadaan barang dan jasa disalah satu bank di Kabupaten Bengkayang yang telah merugikan negara sebesar Rp8,8 Milyar.

“Dari 6 tersangka ini, satu diantaranya pejabat Bank bidang Analisis kridit, dan 5 orang lainya merupakan kontraktor yang mengajukan fasilitas kridit. Dan ternyata pengajuan kriditnya fiktif,”ujar Masyhudi pada Selasa, 23 Februari 2021.

Ia mengatakan, Terdapat 31 perusahaan, dan 74 paket pekerjaan yang memperoleh Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) dari salah satu Bank di Bengkayang, dengan jaminan/agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh HM yang seolah-olah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kasusnya sudah putus dan incracht di Pengadilan Negeri. Dan kemudian S dan G selaku pengguna anggaran Kemendes PDTT dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

“Para tersangka melaksanakan pekerjaan bersama-sama dengan tersangka mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak, SPK dan mengurus permohonan kredit dengan jaminan SPK atas 4 perusahaan tersebut yaitu CV. BT, CV. BBM, CV. D, CV. PK yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,”ujarnya.

Lebih lanjut, kata Masyhudi, di dalam SPK dicantumkan tentang sumber anggaran proyek yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018, namun DIPA untuk sebelumnya tidak ada.

“Enam tersangka yang kami tahan, diantaranya PP, SK,JDP, KD, DWK dan A. Salah satunya adalah pejabat analisis kridit di salah satu bank,”kata Masyhudi.

Ia menambahkan, Namun pembayaran/pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena proyek tersebut (SPK dan DIPA) fiktif sehingga akibat perbuatan para tersangka tersebut ikut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Bank tersebut sebesar Rp8,8 Milyar. Dan Penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp1,5 Milyar dan telah dititipkan di rekening titipan pada Bank Mandiri.

“Para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,”tuturnya.

(Fai)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
20 %
Sleepy
Sleepy
20 %
Angry
Angry
20 %
Surprise
Surprise
40 %

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *