Korupsi Rp 1,5 Miliar, Staf BKD Provinsi Kalbar Ditahan Jaksa

Pontianak – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar melakukan penahanan terhadap seorang tersangka inisial GL dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan penerimaan pajak pada unit Instalasi Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dari Tahun 2017-2020.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, SH, MH mengatakan
Tim Penyidik Kejati Kalbar kembali dalam upaya penegakan hukum setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/0.1/Fd.1/01/2022 tanggal 11 Januari 2022.

Bacaan Lainnya

“Setelah Tim penyidik yakin dengan mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup dan kuat kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi atas nama ‘GL yang merupakan Staf Pelaksana pada UIPPD Balai Karangan UPTPPD Wilayah Sanggau dan sekarang bertugas Pengawai administrasi Persuratan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat,”ujar Masyhudi pada Selasa, 18 Januari 2022.

Ia menambahkan, Penahanan terhadap GL berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-01 /0.1/Fd.1/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan tersangka GL di tahan selama 20 hari kedepan sejak tanggal 18 Januari s/d 06 Pebruari 2022) dan ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak.

“Tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”tambahnya.

Lebih lanjut, Masyhudi mengatakan, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang.
Tersangka GL ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan penerimaan pajak pada Unit Instalasi Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tidak terkutip dan atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetorkan ke kas daerah.

“Pengungkapam kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar dengan Inspektorat Provinsi Kalbar. Penegakan hukum ini merupakan komitmen kami bersama antara Kajati Kalbar (DR. Masyhudi, SH, MH) dan Gubernur Kalbar (Sutarmidji) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemprov Kalbar,”katanya.

Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 1.521.835.513,00.- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).
Penyidikan ini tidak hanya berhenti di Tersangka ‘ GL ‘ saja, penyidikan ini masih terus berlangsung dan ada kemungkinan masih akan berkembang.

“Perkara ini akan segera diselesaikan dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak jika penyidikan telah selesai dalam waktu dekat,”pungkasnya.

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.