Hakim Pengadilan Pontianak Tolak Praperadilan Joni Isnaini

Pontianak – Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kalimantan Barat menolak gugatan praperadilan Direktur PT. Batu Alam Berkah (BAB) Joni Isnaini terkait penetapan tersangka oleh Polda Kalbar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek jalan Tebas-Jawai di Kabupaten Sambas pada Tahun anggaran 2019 sebesar Rp 12 Milyar.

Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, Kombes Pol Nurhadi Handayani, menyampaikan bahwa dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh pemohon Joni Isnaini di tolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.

Bacaan Lainnya

“Teman wartawan tadi sudah dengar sendiri kan, bahwa dalil yang di ajukan oleh pemohon ditolak oleh Hakim. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada PN Pontianak,” ujar Nurhadi pada Senin, 14 Maret 2022.

Ia menambahkan, karena Joni Isnaini statusnya sebagai tersangka dan masuk dalam DPO maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda yang lainya untuk menangkap Joni Isnaini. ” Setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Polda lainya untuk menangkap Joni,”tambah Nurhadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Tebas-Jawai di Kabupaten Sambas jumlah kerugian negara sebesar Rp 8 Miliar. Dan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut dia meminta pihak media meminta konfirmasi langsung ke penyidik yang menangani.

“Silahkan kawan media ke penyidik kalau mau konfirmasi perkembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan Tebas-Jawai,”tuturnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum, Joni Isnaini Herman Hofi Munawar, sudah mengetahui sejak awal kalau sidang praperadilan yang ia ajukan di PN Pontianak bakal akan ditolak oleh Hakim. “Dari awal saya sudah tahu kalau permohonan dalil yang kami ajukan bakal ditolak, tapi kami mencoba dan berusaha sesuai mekanisme hukum,”ujarnya.

Herman menambahkan, proses selanjutnya nanti di Jaksa apakah jaksa bisa P21 atau tidak, karena banyak yang kalah di praperadilan tapi tidak bisa P21, berarti ada yang salah. Ia juga dalam pengerjaan proyek jalan Tebas-Jawai tidak ada kerugian negara. Karena sampai saat ini pemerintah provinsi masih berhutang 480 juta belum dibayar.

“Sampai saat ini ada dana Rp 480 juta yang belum dibayar oleh Pemprov Kalbar. Kadi dimana korupsinya,”ujar Herman.

Direktur PT. Batu Alam Berkah (BAB ) Joni Isnaini

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait mangkraknya penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sidang Praperadilan antara pemohon Sy. M. Amin Alkadrie, Joni Isnaini SH, Faisal dengam termohon Ditreskrimsus Polda Kalbar pada hari ini, Senin 14 Maret 2022 memutuskan menolak pemohon 2 dan menolak pemohon seluruhnya.

Terhadap ini Penasehat hukum Joni Isnaini cs kecewa karena majelis hakim tidak memberikan perhatian beberapa undang-undang dan peraturan

” ya kita ikuti proses selanjutnya, apakah bisa p 21 atau tidak, karena banyak yang kalah di praperadilan tapi tidak bisa p21, bearti ada yang salah.” Ungkap Herman Hofi Munawar di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (14/3) usai putusan praperadilan.

Heman Hofi juga yakin tidak ada kerugian negara pada proyek peningkatan jalan Jawa-Tebas-Tanah Hitam. ” sampai saat ini pemerintah provinsi masih berhutang 480 juta belum dibayar, jadi dimana kerugian negaranya.” Ujarnya.

Sementara Penasehat Hukum Polda Nurhadi Handayani menyampaikan apresiasi pengadilan negeri Pontianak yang mana kita ikuti bersama menolak pemohon dan semua dalil-dalil pemohon. ” karena ini sifatnya uji formil saja untuk menguji benar tidaknya dalam penetapan tersangka.” Ungkap Kombes Pol Nurhadi Kabid Hukum Polda Kalbar.

Menurut Nurhadi faktanya seperti itu karena bukan materilnya. Sementara kerugian negara disebut dari BPK 8 miliar, saksi yang diajukan pada praperadilan oleh termohon

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.