Menko Zulhas Dorong Efisiensi Rapat Kabinet: Hanya Isu Krusial Sampai Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan perlunya penyaringan ketat terhadap isu-isu yang dibawa ke forum rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden. Menurut Zulhas, hanya persoalan yang benar-benar tidak dapat diselesaikan di level teknis antar kementerian atau lembaga yang layak diajukan untuk dibahas dalam forum tertinggi pengambilan keputusan tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Dalam kesempatan terpisah di Jakarta pada 29 September 2025, Zulkifli Hasan menyoroti betapa pentingnya pemanfaatan waktu Presiden secara optimal. Ia berpendapat bahwa beban kerja Presiden akan menjadi terlampau berat jika setiap masalah teknis dari berbagai kementerian harus melalui meja rapat terbatas. Pendekatan ini, menurutnya, tidak hanya membuang waktu berharga pemimpin negara, tetapi juga berpotensi menghambat fokus pada isu-isu makro dan strategis yang memerlukan perhatian penuh dari Kepala Negara.
Tidak semua masalah perlu dibawa ke Presiden. Hanya persoalan yang benar-benar tidak dapat diselesaikan di level teknis yang layak dibawa ke rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden, ujar Zulhas, mengulang kembali inti pernyataannya yang bertujuan untuk menyederhanakan alur birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat bawah.
Pentingnya Penyaringan Isu di Tingkat Kementerian
Zulkifli Hasan menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki kapasitas serta kewenangan untuk menyelesaikan sebagian besar masalah yang muncul dalam lingkup tugas mereka. Jika terjadi tumpang tindih atau perbedaan pandangan antar kementerian, forum koordinasi setingkat menteri koordinator atau rapat antar-kementerian seharusnya sudah cukup untuk mencapai solusi. Hanya isu-isu yang memiliki dampak sangat luas, melibatkan lintas sektor yang kompleks, atau memerlukan keputusan politik tingkat tinggi yang harus naik kelas ke rapat terbatas Presiden.
Strategi ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan kemandirian setiap kementerian dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, para menteri dan pejabat teknis didorong untuk lebih proaktif dan inovatif dalam mencari solusi, tanpa harus selalu bergantung pada intervensi langsung dari Presiden. Hal ini juga akan membangun kapasitas birokrasi yang lebih kuat dan responsif di setiap tingkatan.
Dalam pandangan kami, rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden harusnya menjadi forum untuk membahas isu-isu strategis dan fundamental yang memang tidak bisa dipecahkan di tingkat kementerian atau antar-kementerian. Membanjiri meja Presiden dengan masalah teknis hanya akan menghambat laju pengambilan keputusan penting lainnya, tegas Zulkifli Hasan.
Mendorong Akuntabilitas dan Efisiensi Birokrasi
Pendekatan yang diusulkan oleh Menko Perekonomian ini memiliki implikasi positif terhadap efisiensi keseluruhan roda pemerintahan. Dengan mengurangi jumlah masalah teknis yang sampai ke Presiden, diharapkan keputusan strategis dapat diambil dengan lebih cepat dan fokus. Ini akan memungkinkan Presiden untuk mencurahkan energi dan perhatiannya pada agenda-agenda besar negara, seperti pembangunan ekonomi, diplomasi internasional, atau reformasi struktural.
Lebih jauh, kebijakan penyaringan isu ini juga akan memperkuat prinsip akuntabilitas di setiap lini birokrasi. Setiap pejabat, mulai dari direktur jenderal hingga menteri, akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dalam yurisdiksi mereka. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah di tingkat teknis tanpa alasan yang kuat dapat diindikasikan sebagai kurangnya kompetensi atau koordinasi yang tidak efektif. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan mampu bekerja secara optimal demi kepentingan rakyat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
