Tragedi Kapal KMP Tuni Pratama: DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Maritim
Jakarta – Parlemen menyerukan penyelidikan komprehensif terkait insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tuni Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu. Desakan ini datang dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi infrastruktur dan transportasi, menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan maritim di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menekankan pentingnya investigasi mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti tenggelamnya kapal feri jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) tersebut. Insiden yang diperkirakan terjadi pada dini hari menjelang 04 July 2025 ini telah menimbulkan kekhawatiran publik tentang standar keselamatan pelayaran, terutama di jalur-jalur vital seperti Selat Bali yang padat lalu lintas kapal.
Insiden tenggelamnya KMP Tuni Pratama Jaya adalah alarm bagi kita semua. Kami meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara lengkap dan detail kronologi insiden tersebut, ujar Sudjatmiko dalam keterangan persnya yang diterima media pada 04 July 2025.
Sudjatmiko menambahkan bahwa tujuan utama investigasi ini bukan hanya untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi, pengawasan, dan implementasi prosedur keselamatan yang mungkin ada. Hal ini krusial untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Pentingnya Audit Menyeluruh Sistem Transportasi Laut
Insiden KMP Tuni Pratama Jaya menambah daftar panjang kecelakaan laut di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut memegang peranan vital dalam konektivitas antarwilayah. Namun, frekuensi kecelakaan kapal, baik feri penumpang maupun kapal kargo, kerap menjadi sorotan.
Faktor-faktor seperti kondisi cuaca ekstrem, usia kapal yang sudah tua, kelebihan muatan, kelalaian manusia, hingga kurangnya pemeliharaan rutin, seringkali disebut sebagai penyebab utama. Komisi V DPR RI memandang bahwa sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh armada kapal yang beroperasi, khususnya di lintasan padat seperti Selat Bali, Selat Sunda, dan perairan lain yang rawan.
Investigasi menyeluruh tidak hanya berfokus pada kapal itu sendiri, tetapi juga mencakup standar operasional prosedur, kualifikasi awak kapal, kondisi dermaga dan fasilitas pendukung, serta sistem peringatan dini cuaca. Semua aspek harus dievaluasi tanpa kecuali untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru menjadi prioritas utama.
Selain itu, Sudjatmiko juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang terbukti lalai atau melanggar aturan keselamatan pelayaran. Transparansi hasil investigasi juga diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut.
Langkah Antisipasi dan Penegakan Regulasi
Pihak DPR berharap agar Kementerian Perhubungan tidak hanya menunggu hasil investigasi, tetapi juga segera mengambil langkah-langkah antisipatif. Hal ini termasuk memperketat pengawasan di setiap pelabuhan, memastikan seluruh kapal memenuhi standar kelaikan laut sebelum berlayar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pelayaran, mulai dari nakhoda hingga awak kapal.
Pembaharuan dan penguatan regulasi maritim juga menjadi agenda penting. Dengan kondisi geografis dan cuaca Indonesia yang dinamis, regulasi harus mampu beradaptasi dan memberikan jaminan keselamatan yang maksimal. Ini termasuk aturan mengenai batas muatan, alat keselamatan yang memadai, serta sistem komunikasi darurat yang efektif.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus memantau proses investigasi dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. Tragedi KMP Tuni Pratama Jaya diharapkan menjadi momentum bagi perbaikan fundamental dalam tata kelola keselamatan maritim nasional, demi melindungi nyawa dan harta benda masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
