Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional, Bupati Ipuk Tegaskan Integritas

Banyuwangi, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, kembali menorehkan prestasi dengan terpilihnya sebagai proyek percontohan nasional untuk program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah pusat. Reputasi daerah ini dalam menerapkan sistem digitalisasi pada berbagai programnya telah menjadi sorotan, menjadikannya kandidat ideal dari ratusan daerah yang diajukan untuk inisiatif penting ini.

Transformasi Digital dalam Penyaluran Bansos

Program digitalisasi bansos ini hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan klasik dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Masalah-masalah seperti data penerima yang tidak akurat, potensi penyelewengan, hingga efisiensi distribusi, kerap kali menjadi sorotan publik. Dengan sistem digital, diharapkan proses verifikasi, penyaluran, dan monitoring dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus mengurangi celah bagi praktik korupsi dan kolusi.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan harapannya agar uji coba ini dapat berjalan sukses dan menjadi solusi nyata dalam menekan persoalan yang kerap muncul dalam penyaluran bansos. “Kami optimistis dengan pendekatan digital ini, penyaluran bansos akan lebih efektif dan efisien,” ujar Bupati Ipuk dalam sebuah kesempatan. “Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan menutup celah-celah kecurangan yang merugikan rakyat.”

Komitmen Tegas Bupati dan Potensi Model Nasional

Keberhasilan Banyuwangi dalam mengadopsi teknologi digital bukan tanpa alasan. Sejak beberapa tahun terakhir, daerah ini telah dikenal luas dengan berbagai inovasi digitalnya, mulai dari pelayanan publik berbasis aplikasi, sistem perizinan terintegrasi, hingga tata kelola pemerintahan yang didukung penuh oleh teknologi digital. Fondasi digital yang kuat ini memberikan keyakinan bahwa Banyuwangi mampu mengemban amanah sebagai pelopor digitalisasi bansos yang berkelanjutan dan patut dicontoh.

Salah satu aspek krusial yang ditekankan Bupati Ipuk adalah integritas dalam setiap tahapan penyaluran bansos. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak manapun yang mencoba mengakali atau menyelewengkan dana bantuan sosial. Sikap tegas ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keadilan dalam distribusi bantuan.

“Saya tidak akan memberikan keringanan sedikit pun bagi PNS atau siapa saja yang coba-coba mengakali atau menyelewengkan bansos. Ini adalah hak rakyat, dan setiap rupiahnya harus sampai kepada penerima yang berhak. Siapa pun yang berani bermain-main dengan bansos akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas Bupati Ipuk, menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pernyataan tegas ini mencerminkan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk menjaga akuntabilitas program dan melindungi kepentingan masyarakat miskin. Jika proyek percontohan di Banyuwangi ini berhasil, bukan tidak mungkin model digitalisasi bansos ini akan diadopsi secara nasional, memberikan dampak positif yang signifikan dalam tata kelola bantuan sosial di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini akan menjadi bukti bahwa dengan komitmen politik yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang tepat, persoalan kompleks seperti penyaluran bansos dapat diatasi secara transparan dan berkeadilan, menjadi inspirasi bagi daerah lain di masa mendatang. 13 October 2025

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda